KETIK, SURABAYA – Koalisi Aktivis Muda mendesak kejaksaan agung (kejagung) memeriksa Menteri BUMN Erick Thohir dan mantan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati.
Desakan ini dilakukan Koalisi Aktivis Muda karena muncul kasus korupsi di Badan Ussaha Milik Negara (BUMN).
Menurut mereka pemeriksaan ini harus dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.
Koalisi Aktivis Muda menyoroti dua hal di atas, setelah ada pertemuan antara Erick Thohir dan Kejaksaan Agung yang berlangsung setelah 9 pejabat PT Pertamina ditetapkan sebagai tersangka.
Koordinator Nasional Koalisi Aktivis Muda, Farchan Adib Rosadi mempertanyakan motif di balik pertemuan tersebut dan menilai adanya indikasi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi jalannya penyelidikan.
"Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius. Dari perspektif etika hukum, seorang pejabat yang institusinya sedang diperiksa seharusnya tidak bertemu dengan aparat penegak hukum," kata Farchan Adib Rosadi dikutip dari keterangan resmi pada Selasa, 17 Maret 2025.
Pertemuan itu, katanya, berpotensi menimbulkan kecurigaan publik dan merusak kepercayaan terhadap independensi hukum.
Lanjutnya, kasus ini merupakan skandal keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia. Maka dari itu ia mendesak Kejagung tegas, independen, dan tidak terpengaruh tekanan politik.
Tak hanya itu, Koalisi Aktivis Muda mengingatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi dasar dalam penyelidikan kasus ini.
Mereka menuntut agar seluruh pihak yang terlibat, termasuk pejabat tinggi di Pertamina dan Kementerian BUMN, diperiksa tanpa pandang bulu.
"Kami tidak akan tinggal diam. Jika Kejaksaan Agung tidak bertindak profesional dan transparan, kami akan terus menggelar aksi hingga kasus ini diusut tuntas dan semua pihak yang bertanggung jawab diseret ke meja hijau," tegas Farchan. (*)
