KETIK, BLITAR – Kepala Bappedalitbang Kabupaten Blitar Dr. Jumali, S.Pd., MAP, mengungkapkan Corporate Social Responsibility (CSR) bisa menjadi solusi mengatasi berbagai permasalahan di Kabupaten Blitar. Salah satunya adalah kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, Bappedalitbang akan menjembatani program yang dimiliki tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal ini diungkapkan Jumali setelah Bappedalitbang Kabupaten Blitar menggelar Padmamitra Award Tahun 2023 dan Musyawarah Daerah Forum CSR Kabupaten Blitar Tahun 2023 di Pendopo Ageng Hand Asta Sih, Kecamatan Srengat, Senin (11/9/2023) lalu.
“Di forum nanti dirumuskan ketika ada program yang tidak bisa dibiayai APBD mungkin teman CSR bisa mengambil peran. Misal kemiskinan ekstrem kita pemkab kuat dana sekian, target sekian. Nah sisanya teman CSR mengambil peran,” kata Jumali.
Jebolan S3 Universitas Brawijaya ini mengatakan, kerja sama dengan perusahaan dan badan usaha ini penting untuk dilakukan karena APBD Kabupaten Blitar terbatas. Selain itu, PAD Kabupaten Blitar juga belum maksimal.
“Melalui forum ini, kita bisa meramu atau mengkonsep bagaimana badan usaha mengambil peran untuk menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat," ujarnya.
Jumali juga berharap, fungsi CSR perusahaan dapat menjadi penguatan bagi pembangunan Kabupaten Blitar. Menurutnya, tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan bukan hanya ditanggung pemerintah saja, melainkan juga oleh perusahaan.
Sebelum adanya forum CSR, penyaluran CSR perusahaan di Kabupaten Blitar dilakukan secara bebas. Setelah ada forum ini, CSR perusahaan akan lebih diarahkan agar sejalan dengan program pembangunan Pemkab Blitar.
“Agar sesuai visi misi bupati yang ada di pemkab. Makanya tadi saya sampaikan data itu penting dan harus akurat, supaya CSR yang diberikan ke masyarakat nanti bisa tepat sasaran,” imbuh Jumali.
Kerja sama antara Pemkab Blitar dengan perusahaan dan badan usaha melalui Forum CSR diharapkan dapat meminimalisir gejolak di masyarakat akibat kurang terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Kemiskinan ekstrem dan infrastruktur jalan rusak menjadi permasalahan yang dikeluhkan masyarakat Kabupaten Blitar akhir-akhir ini. (*)
