KETIK, SURABAYA – Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Jawa Timur terus berupaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah.
Untuk tahun 2023, Brida Jawa Timur menangani sekitar 20 riset, yang nanti hasilnya akan digunakan untuk menjawab berbagai persoalan yang ada di Provinsi Jawa Timur, seperti keberadaan Bakorwil, Stunting, perkawinan anak dan masih banyak lagi.
Kepala Brida Jawa Timur Andriyanto mengatakan Brida fokus pada peningkatan kualitas pada riset dan inovasi guna menciptakan good goverment. Jawa Timur merupakan provinsi yang menduduki peringkat satu di bidang inovasi goverment.
"Barusan gubernur membuat surat edaran kepada para kepala OPD untuk membuat daftar inventarisir masalah yang nantinya akan kita risetkan,"jelas Andriyanto.
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang itu menambahkan dalam membuat riset, permasalahan dana kerap kali menjadi penghalang. Hal ini terjadi karena anggaran yang terbatas, selain riset yang dikerjakan cukup banyak. Oleh sebab itu, ia mengajak berbagai pihak melakukan kolaborasi untuk menekan biaya riset. Seperti perguruan tinggi, masyarakat dan media massa "Di tahun 2023 ada 20 riset, kita mengajak instansi lain untuk bekerja sama," ujarnya.
Andriyanto mencontohnya bila ada permasalahan di Dinas Kesehatan, Brida Jatim bisa bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair) yang memiliki Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Gizi. "Kita menawarkan di sini ada masalah kesehatan, nanti akan dibahas oleh dosen dan guru besar yang expert di bidangnya," ungkap alumnus Akademi Gizi Malang itu.
Ia memaparkan persoalan pertanian terkait keterbatasan pupuk karena impor phospat berkurang, seharus Brida melakukan penelitian itu. Terkait keterbatasan anggaran, Brida Jatim bisa bekerja di Fakuktas Pertanian dan Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya (UB) Malang.
"UB sudah siap dan memiliki S3 Ilmu Pangan. Mereka menguasai betul persoalan ini dan S3 Ilmu Pangan sudah berdiri 10 tahunan. Berapa desertasi yang dihasilkan berkaitan dengan pupuk, kita paparkan dan dipublish lewat media. Berapa miliar yang dihasilkan dari disertasi-desertasi itu. Dengan skema ini tidak membutuhkan uang besar. Sayang bila kerja sama seperti ini tidak kita bangun," ujarnya.
Kerja sama dengan kampus di Surabaya juga bisa dilakukan dengan Universitas Wijaya Kusuma, UPN, Unesa, IAIN Sunan Ampel (UINSA). "Ternyata persoalan atmosfir dan matahari, UINSA punya (penelitian tersebut). Bila ada petsoalan perbintangan bisa minta bantuan ke sana. Saya juga harapkan dunia usaha juga bisa membantu riset," harapnya.
Salah satu hal yang sedang diteliti oleh Brida Jawa Timur saat ini adalah mengenai keberadaan Badan Koordinator Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil). Di provinsi lain Bakorwil ini sudah dihapus, yang ada satu satunya di Jawa Timur. Hal ini menjadi pertanyaan apakah keberadaan Bakorwil masih diperlukan untuk menjalankan pemerintahan.
"Jadi sekarang penelitian tentang keberadaan Bakorwil sudah mencapai tahap akhir. Kemungkinan hasilnya Bakorwil tetap diperlukan. Namun nanti akan ada pergantian nama," tambahnya.
Pergantian nama perlu dilakukan, lanjut Andriyanto, karena nama Bakorwil tak tercantum di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah." Nanti Bakowil itu bisa menggantikan peran OPD. Seperti di kami ada HAKI (hak kekayaan intelektual), bila ada masyarakat mengusulkan merk dan hak cipta tidak perlu ke Surabaya, cukup ke Bakorwil. Nanti bisa dilakukan oleh OPD-OPD lain," ujarnya.(*)
