KETIK, PALEMBANG – Pada Debat Pertama Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan (Pilgub Sumsel), Calon Gubernur nomor urut 02, Eddy Santana Putra menyebutkan bahwa Provinsi Sumsel merupakan provinsi yang kaya, namun masyarakatnya belum sejahtera.
"Sumsel ini provinsi yang kaya, tapi rakyat-rakyatnya miskin," kata Eddy.
Mantan Wali Kota Palembang periode 2003-2013 itu mengatakan, berdasarkan data yang ia peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Sumsel merupakan provinsi yang berada di urutan bawah dari segi apapun.
Di tingkat Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel)-- yang meliputi provinsi Lampung, Sumsel, Bengkulu, Jambi, dan Bangka Belitung-- Sumsel berada di urutan paling bawah dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Walaupun sempat mengalami peningkatan sebesar 0,70 persen pada tahun 2023, nyatanya kenaikan tersebut belum bisa menyandingi 4 provinsi lain di Sumbagsel.
Hal ini juga berkaitan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumsel yang berada di urutan paling atas dibanding 4 provinsi lain di tingkat Sumbagsel.
Persentase penduduk miskin di Sumsel berada di angka 10,97 persen pada Maret 2024, yang mana menurut Eddy, angka ini tergolong tinggi.
Kemudian, Eddy juga menyorot tingkat pengangguran provinsi Sumsel yang juga tertinggi di Sumbagsel, dengan tingkat pengangguran terbuka berada di angka 3,97 persen.
Lebih lanjut, Eddy mengungkapkan bahwa masyarakat Sumsel termasuk dalam kategori masyarakat malas membaca.
Pada tahun 2023 silam, Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Sumsel berada di urutan 30 dari 34 Provinsi di Indonesia dengan skor 64,15 poin.
"Dari 34 provinsi yang ada di data itu, provinsi Sumsel berada di urutan ke-30 dalam tingkat membaca. Artinya masyarakat Sumsel ini malas membaca," kata dia.
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Eddy menjelaskan, jika dia terpilih sebagai gubernur Sumsel lima tahun ke depan, dirinya akan fokus pada perbaikan pendidikan dan infrastruktur yang merata.
Di bidang pendidikan sendiri, Eddy menjanjikan akan menghapus pungutan liar (pungli) yang terjadi di sekolah-sekolah.
Selain itu, dirinya juga menggalakkan program satu desa lima sarjana yang menerima beasiswa dari pemerintah, baik beasiswa luar negeri maupun dalam negeri.
"Menghapus pungli sekolah dengan memberikan layanan sekolah gratis, serta pembangunan infrastruktur yang merata adalah prioritas kami," tegas Eddy. (*)
