Eksistensi Diplomasi Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan

Hubungan Indonesia dan China sudah terjalin hampir 70 tahun, hubungan ini diakui pada tahun 1950. Hubungan ini tidak terlepas dari komitmen pada masa Presiden Ir. Soekarno menjabat sebagai presiden pada masa itu. Soekarno menunjukkan komitmen politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Hubungan bilateral dua negara ini mengalami pasang surut keeratan hubungan. Pada awal pemerintahan Presiden Soekarno, hubungan Indonesia dan China cukup mesra ditandai dengan hubungan personal antara presiden Indonesia dengan Presiden China Moa Zedong.

Hubungan Diplomasi Indonesia - China

Hubungan harmonis antara Indonesia dan China ini tidak terlepas dari kesamaan kepentingan menghadapi konstelasi politik internasional pada masa itu. Namun hubungan Indonesia dan China ini harus mengalami penururnan setelah berakhirnya masa pemerintahan presiden Soekarno.

Pada pemerintahan setelah pemerintahan Presiden Soekarno, hubungan Indonesia dan China harus mengalami pembekukan, ini terjadi pada 30 Oktober 1967 di mana pada tahun 1967 Presiden Soeharto sedang menjabat sebagai presiden selama kurang lebih 1 tahun.

Di akhir tahun 1967 hingga tahun 1990 hubungan Indonesia dan China mengalami kebuntuan. Hubungan Indonesia dan China mengalami pencerahan terjadi pada tanggal 8 Agustus 1990. Ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pemulihan hubungan diplomatik Indonesia dan China.

Tidak hanya pada penandatanganan nota kesepahaman, hubungan Indonesia dan China sedikit demi sedikit diperbaiki. Pada 28 Desember 1999 di bawah pemerintahan BJ. Habibie melakukan kesepakatan mengenai bantuan hibah berkenaan dengan kerja sama ekonomi dan teknik antara Indonesia dan China.

Hubugan Indonesia dan China semakin membaik di setiap era pergantian kepemimpinan Indonesia. Pada era kepemimpinan Gus Dur terdapat kesepakatan kerjasama, keuangan, tekonologi, perikanan, promosi kunjungan wisata, serta kerjasama di bidang energi dengan menukar Liquefied Natural Gas (LNG) Indonesia dengan produk-produk China. China juga memberikan bantuan sebesar 5 miliar dollar AS, fasilitas kredit sebesar 200 juta dollar AS untuk pembelian bahan makanan.

Puncak hubungan Indonesia dan China terjadi pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudoyono, ditandai dengan penandatanganan nota kemitaraan stretegis Indonesia dan China antara kedua kepala negara pada kesempataan peringatan 50 tahun Konferensi Asia Afrika.

Selama masa pemerintahan dua periode Presiden Susilo Bambang Yudoyono hubungan Indonesia dan China mengalami perekatan terutama pada sektor perdagangan, di mana investasi China sangat besar terhadap Indonesia, namun pada tahun 2007 Indonesia dan China mengalami perang dagang meski dalam skala terbatas.

Itu bermula dari pengumuman dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) bahwa sejumlah produk makanan, kosmetik, minuman dan mainan anak–anak dari China mengandung bahan formalin yang membahayakan kesehatan. Namun hal ini tidak menjadi suatu permasalah bagi hubungan perdagangan Indonesia dan China mengingat hubungan perdagangan Indonesia dan China mengalami pertumbuhan 3,6 milliar Dollar AS pada tahun 1996 lalu meningkat pada tahun 2007 10 milliar Dollar AS pada tahun 2007.

Hubungan Indonesia dan China mengalami penguatan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ekspansi pembangunan infrastruktur yang membutuhkan investasi besar, mendorong Indonesia untuk melakukan kerjasama ekonomi intensif dengan China.

Namun pada saat bersamaan, hubungan Indonesia dan China juga diwarnai ketegangan di perairan Natuna. Beberapa kali kapal nelayan China masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia tanpa izin. Peristiwa ini tidak lepas dari klaim China di Laut China Selatan yang berbatasan dengan perairan Natuna.

Dengan profil yang tampak berseberangan tersebut, di bidang ekonomi terjalin kedekatan namun pada isu kedaulatan terjadi ketegangan, apakah dua dinamika yang berbeda ini saling memengaruhi.

Melalui program mega infrastruktur China One Belt One Road, China juga berupaya melakukan pendekatan terutama terhadap negara-negara yang memiliki ketegangan dengannya di Laut China Selatan. One Belt One Road yang diwujudkan dengan kerjasama investasi, menjadi instrumen China untuk memengaruhi sikap negara-negara yang memiliki hubungan dengan Laut China Selatan. Sebagian negara berubah sikapnya, namun tidak demikian dengan Indonesia.

Pada era kepresidenan Jokowi hubungan antara Indonesia dan China semakin harmonis dan erat. Pada masa ini Indonesia mulai mengejar ketertinggalan pada bidang insfrakstruktur yang memerlukan investasi besar, alasan logis kenapa Presiden Joko Widodo memprioritaskan pembangunan insfrakstruktur sebagai alat pertumbuhan ekonomi.

Beberapa negara di dunia juga cenderung melakukan pembangunan negaranya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indonesia melalui seluruh unsur kenegaraannya juga berupaya untuk meningkatkan pembangunan negaranya.

Salah satu bentuk pembangunan dalam suatu negara adalah pembangunan pada sektor insfrakstruktur. Hal ini dikarenakan, ketersediaan insfrakstruktur yang memadai merupakan kunci sukses dalam percepatan pembangunan suatu negara. Oleh sebab itu Indonesia terlibat dan menandatangani kebijakan One Belt One Road (OBOR) China atau yang sekarang direvisi menjadi Belt Road Initiative (BRI).

One Belt One Road Dan Laut China Selatan

One Belt One Road adalah upaya untuk meningkatkan kerja sama regional dan konektivitas dalam skala trans-benua yang mencangkup 2 jalur yaitu the silk road economic atau rute berdagangan yang melalui jalur sutra berbasis daratan dari Tiongkok, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah hingga Eropa yang juga akan didukung dengan jalur kereta api, jalan raya, dan jaringan pipa baru.

Sedangkan, the 21st century maritim silk road atau biasa disebut jalur sutra berbasis laut atau jalur maritim yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika, Timur Tengah dan Eropa.

Melihat potensi itu Presiden Jokowi langsung menandatangani kerja sama Indonesia dan China pada proyek One Belt One Road China. Ini dikarenakan bukan melihat potensi saja, Indonesia di bawah kepemimpinan jokowi sedang gencar dalam pembangunan insfrakstruktur oleh karena itu One Belt One Road ini sejalan dengan visi presiden saat ini serta keadaan real di Indonesia.

Adapun hasil yang positif dari kebijakan pemerintah Indonesia terlibat dalam proyek One Belt One Road ialah meningkatnya nilai ekspor pada Oktober 2019 mecapai 14,93 milliar Dollar AS tujuan ekspor terbesar masih China. Peningkatan ekspor non migas pada oktober 2019 ini terjadi pada bahan bakar mineral sebesar 144,6 juta dollar AS dan penurunan terjadi pada kapal, perahu, dan struktur terapung sebesar 74,1 juta dollar AS. Selain non migas sektor migas pun mengalami 13,78% pada Oktober 2019.

Indonesia bersama para tetangga dalam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) memang harus menanggapi eskalasi ketegangan di Laut China Selatan (LCS). Demi menjaga dan merawat stabilitas kawasan Asia Tenggara, tak ada pilihan lain bagi ASEAN kecuali mengerahkan kekuatan militernya untuk mengantisipasi dan menyusun ragam strategi yang diperlukan untuk merespons situasi terburuk.

Untuk keperluan itulah sepuluh negara anggota ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations) telah bersepakat untuk menggelar latihan militer gabungan di Laut Natuna Utara, kepulauan Riau. Latihan militer gabungan itu digelar pada September 2023, dan menghadirkan Timor-Leste sebagai anggota pemantau.

Panglima TNI mengumumkan ini usai menggelar pertemuan para Panglima Angkatan Bersenjata anggota ASEAN di Nusa Dua, Bali. Latihan ini berfokus pada keamanan maritim dan penyelamatan SAR, serta pelayanan sosial di wilayah Natuna. Seluruh angkatan bersenjata ASEAN, baik dari angkatan darat, angkatan laut, maupun angkatan udara, terlibat dalam latihan ini.

Eskalasi Laut China Selatan

Eskalasi ketegangan di LCS tampaknya menjadi faktor paling relevan yang mendorong militer ASEAN bersepakat untuk memberi tanggapan, sekaligus mempersiapkan kekuatan yang diperlukan untuk menjaga dan merawat stabilitas Asia Tenggara.

Sejak berakhirnya perang Vietnam pada 1975, Asia Tenggara tercatat sebagai kawasan paling kondusif. Namun, ketegangan di LCS akhir-akhir ini berpotensi merusak kondusivitas itu, terutama karena hampir semua anggota ASEAN memiliki kepentingan di wilayah perairan itu.

Memang, ketika ketegangan di LCS terus meningkat akhir-akhir ini, ASEAN tidak bisa berdiam diri atau bersikap minimalis. Ketika perkembangan di LCS semakin tak terkendali, stabilitas Asia Tenggara akan terdampak karena beberapa anggota ASEAN akan tergerak untuk mempertahankan dan mengamankan kepentingannya di LCS.

Sebagaimana diketahui, sejak tahun 1947, Tiongkok mengklaim LCS sebagai wilayahnya. Tiongkok kemudian mempertegas klaim itu dengan membuat sembilan garis putus-putus (the nine-dash line). Tindakan Tiongkok itu ditentang oleh sejumlah anggota ASEAN. Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam juga mengklaim sebagian dari LCS sebagai wilayah mereka.

Salah satu indikator tentang eskalasi ketegangan di LCS bisa dibaca dari pernyataan pemimpin Tiongkok, Presiden Xi Jinping. Dalam forum pertemuan Komisi Keamanan Nasional Partai Komunis Tiongkok baru-baru ini, Presiden Xi meminta para pejabat tinggi keamanan nasional-nya untuk memikirkan skenario terburuk dan bersiap menghadapi ‘lautan badai’. "Kompleksitas dan kesulitan masalah keamanan nasional yang kita hadapi sekarang telah meningkat secara signifikan," kata Xi pada pertemuan itu.

Bukan isu baru jika para pemimpin Tiongkok di Beijing selalu tidak nyaman karena merasa lingkungan internasional menunjukan perilaku kurang bersahabat. Setidaknya, tercatat ada dua masalah yang menyebabkan para elit di Beijing selalu terusik. Kalau dilihat dari rentang waktu, keduanya nyaris jadi masalah permanen.

Pertama, niat Beijing untuk mengklaim Taiwan yang hingga kini belum terwujud. Sebaliknya, Taiwan bahkan selalu menunjukan perlawanan. Masalah kedua adalah klaim Tiongkok atas LCS yang juga selalu ditentang komunitas internasional, termasuk ASEAN.

Ketika Presiden Xi mengingatkan para pejabat tinggi keamanan segera mengkaji skenario terburuk untuk merespons gangguan terhadap keamanan nasional, dia tentu mengacu pada aktivitas militer asing di LCS. Faktor lain yang tak jarang membuat Beijing geram adalah kegiatan militer Taiwan yang sering berlatih untuk memperkuat ketahanan negara itu dari kemungkinan invasi Tiongkok.

Taiwan menjadi isu sangat sensitif bagi Beijing. Saat Taiwan dikunjungi Ketua DPR Amerika Serikat (AS), Nancy Pelosi, Beijing yang jelas-jelas merasa diremehkan langsung memberi respons dengan menggelar latihan militer.

Beijing jelas merasa tidak nyaman melihat AS yang terus memperkuat aliansi keamanan di seluruh kawasan Asia-Pasifik dan sekitarnya. Terlebih, akhir-akhir ini, aktivitas militer di LCS memang meningkat. Pengerahan mesin perang di LCS dengan dalih latihan bersama tentu tidak bisa diterima begitu saja oleh Beijing.

Efektivitas Diplomasi Indonesia - China

Beberapa bulan lalu, AS, Filipina dan Jepang memperkuat kerja sama maritim dengan melakukan latihan bersama. Ketiga negara itu mengerahkan kapal-kapal penjaga pantai dalam latihan gabungan berdurasi seminggu yang digelar dekat Manila Bay di LCS. Latihan bersama ini digambarkan sebagai jawaban atas agresivitas Tiongkok di LCS.

Tidak tinggal diam, Beijing pun memerintahkan kekuatan militernya untuk merespons kegiatan militer di LCS. Sebagaimana telah dipublikasikan oleh pers, aktivitas militer di LCS sering diwarnai dengan manuver-manuver yang cukup berbahaya antara militer AS dan sekutunya dengan militer Tiongkok. Ketidakmampuan mengendalikan diri atau salah pengertian di antara dua kekuatan yang berseberangan itu bisa menyulut perang.

Sejauh ini, belum ada upaya sungguh-sungguh dari semua pihak untuk membawa persoalan klaim LCS ke meja perundingan. Tiongkok menolak mematuhi keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional tahun 2016 yang menyatakan Beijing itu tidak punya dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan itu. Dengan luas 3,685 juta kilometer persegi, LCS berbatasan dengan Tiongkok, Taiwan, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Vietnam.

Klaim Tiongkok atas LCS dengan sembilan garis putus-putus itu sejatinya juga menggangu kepentingan Indonesia di Laut Natuna Utara, meliputi kepentingan pertahanan dan kepentingan ekonomi. Mau tak mau, eskalasi ketegangan di LCS pun akan menghadirkan masalah bagi Indonesia.

Dalam Keputusan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 7/2016, disebutkan bahwa Laut Natuna kaya sumber daya laut dengan beragam jenis ikan dan biota laut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) juga mencatat bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam potensial lainnya di Laut Natuna Utara. Adalah keniscayaan jika TNI pun harus pro aktif mengamankan kepentingan nasional di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan LCS.

Karena penguatan diplomasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang diantisipasi untuk mendukung keberhasilan diplomasi maritim, Kemlu menggunakan diplomasi maritim sebagai soft power tool untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Tiongkok di Laut Natuna Utara. Memerlukan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga Strategis. Kesimpulannya adalah sebagai berikut.

Tidak ada kemauan politik yang cukup dari pihak Presiden untuk mengatasi krisis dengan membuka pintu kerjasama dengan China untuk menghindari Laut Natuna Utara untuk waktu yang lama. Akibatnya, pelaksanaan diplomasi maritim tidak maksimal karena mengikuti pola dan strategi ASEAN Way. Kerjasama dengan Jepang dan Jerman akan membantu teknologi maritim Indonesia mendukung nelayan dan industri perikanan di Natuna dan daerah lainnya, memperkuat keamanan maritim negara.

*) Muhammad Dendy Waelissa adalah mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang

**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis

***) Karikatur by Rihad Humala/Ketik.co.id

****) Ketentuan pengiriman naskah opini: