KETIK, SURABAYA – Sosok Feri Amsari menjadi sorotan seiring dengan meledaknya film dokumenter ‘Dirty Vote’. Bersama dua koleganya sesama pakar hukum tata negara –Bivitri Susanti dan Zainal Arifin Mochtar- Feri Amsari menjadi narasumber dalam film dokumenter yang mengungkap berbagai desain kecurangan Pemilu 2024 yang diduga dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi.
Hingga Senin (12/02/2024) sore atau sehari setelah diluncurkan, film ‘Dirty Vote’ total telah ditonton sebanyak 6 juta orang dari tiga kanal youtube yang menayangkannya secara resmi.
Di kalangan wartawan dan praktisi hukum serta pemerintahan, nama Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M tidaklah asing. Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand) Padang, Sumatera Barat ini dikenal sebagai aktivis, kolumnis dan pakar hukum tata negara yang kritis. Ia kerap hadir bersuara lantang dalam isu-isu hukum seperti terkait dengan pelemahan KPK.
Lahir di Padang, 2 Oktober 1980, Feri Amsari memulai karirnya sebagai praktisi dan ahli hukum usai meraih gelar Sarjana Hukum di Unand pada tahun 2008. Semasa kuliah, Feri dikenal sebagai aktivis mahasiswa. Ia pernah menjadi Ketua BEM serta kerap menjadi juara lomba debat.
Setelah lulus sarjana, pria berdarah Minang ini langsung melanjutkan kuliah magister ilmu hukum di kampus yang sama dan berhasil lulus dengan IPK cumlaude. Tak puas, ia kemudian melanjutkan kuliah S2 yang kedua kalinya di bidang perbandingan hukum Amerika dan Asia pada William and Mary Law School, Virginia, Amerika Serikat.
Ia kemudian menjadi dosen tetap di almamaternya sendiri. Integritasnya dalam perjuangan melawan anti korupsi membawanya dipercaya sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Unand periode 2017-2023. Jabatan yang sama sebelumnya pernah diemban Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini, Saldi Isra.
Sebagai akademisi, Feri Amsari tak hanya aktif menulis jurnal ilmiah yang terakreditas dan terindeks Scopus. Tetapi juga kolom artikel di media massa. Tulisannya tersebar di berbagai media lokal dan nasional seperti Kompas, Media Indonesia, Tempo, Sindo, Padang Ekspres, Singgalang, Haluan, dan lain-lain.
Saat ini, sebagai Pakar Hukum Tata Negara, Feri turut tergabung dalam sebuah firma hukum bernama Themis Indonesia, bersama sejumlah pakar hukum kondang lainnya, seperti aktivis HAM Usman Hamid, mantan pegawai KPK Nanang Farid Syam dan Fadli Ramadhanil. (*)
