KETIK, SIDOARJO – Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Sidoarjo menyampaikan pandangan umum terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 pada Jumat sore (16/6/2023). Fraksi Gerindra dan Fraksi PDIP mempertanyakan berbagai hal. Dari soal silpa hingga penanganan stunting.
Salah satu yang disorot ialah angka sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) Pada 2020, nilainya masih sekitar Rp 1 triliun. Pada 2021 angkanya menjadi Rp 840 miliar. Bahkan, pada 2022, terjadi penurunan angka silpa lagi menjadi Rp 494 miliar.
Juru bicara yang juga Ketua Fraksi Gerindra Anang Siswandoko menyatakan, penurunan silpa yang mencapai sekitar 9,3 persen dari APBD 2022 Rp 4,5 triliun memang patut diapresiasi.
Namun, nilainya dirasa masih cukup besar. Ke depan, perencanaan kebijakan harus lebih akurat agar lebih baik. Misalnya anggaran belanja dan tunjangan kinerja harus direncanakan lebih baik.”Agar silpa tidak terlalu besar,” ungkapnya.
Fraksi Gerindra, lanjut Anang, juga mengusulkan dan mendukung sejumlah program pembangunan yang penting bagi masyarakat. Di antaranya, anggaran hibah pengadaan blanko e-KTP, sertifikasi aset pemkab, depo pelelangan ikan yang layak, grand design revitalisasi GOR Delta, fasilitas uji kir baru, dan revitalisasi kawasan Ponti.
Kemudian, penyusunan grand design landscape tata kota dari Jalan A. Yani hingga Jalan Mojopahit. Pembebasan lahan untuk lanjutan pembebasan frontage road (FR) dari Aloha ke arah utara. Agar segera tersambung hingga ke Surabaya.
”Kami juga mendukung pemerintah daerah segera membuat grand design perencanaan FR di sisi barat untuk mengurangi kemacetan,” ungkap Anang.
Sementara itu, Fraksi PDIP menyoroti, antara lain, penanganan anak-anak stunting (gagal tumbuh) yang angkanya naik di Kabupaten Sidoarjo. Ketua Fraksi PDIP Suyarno SH menyatakan, fraksinya memberikan perhatian lebih pada penanganan stunting. Sebab, FPDIP sangat peduli pada perkembangan generasi bangsa.
Pendapatan daerah telah mencapai Rp 4,5 triliun. Seharusnya pencegahan dan penanganan stunting bisa lebih baik. Tidak malah naik dari 14 persen menjadi 16,1 persen.
Lebih-lebih angka stunting secara nasional dan Jawa Timur justru turun. Di Indonesia terjadi penurunan angka stunting dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022. Begitu pula Jawa Timur. Angka stunting turun dari 23,5 persen pada 2021 menjadi 19,2 persen pada 2022.
”Kami prihatin karena ada tren kenaikan (di Sidoarjo),” ungkap Suyarno kepada media.
Sekretaris FPDIP Sudjalil menambahkan, diperlukan pencegahan dan penanganan yang lebih serius terhadap stunting. Fraksi PDIP sendiri juga tak mau ketinggalan. Pada 23 Januari, partainya mengadakan kegiatan penambahan gizi balita-balita Kecamatan Waru. Di posyandu-posyandu. Kegiatan serupa akan terus digalakkan di wilayah lain.
Aksi-aksi nyata tetap dibutuhkan. Penyebab stunting dicari. Kemudian, dicarikan solusi sesuai kondisi balita yang mengalaminya. Di antaranya, perhatian kepada ibu hamil, tambahan makanan bergizi tinggi, maupun peningkatan ekonomi keluarga.
Perbaruan alat-alat posyandu juga perlu. Seperti alat timbang bayi maupun meteran pengukur tinggi badan.”Jangan pakai timbangan beras atau kayu lagi,” ungkapnya.
Upaya tersebut memang membutuhkan dukungan anggaran. Baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Aturan membolehkan itu. Organisasi perangkat daerah (OPD) dipersilakan mengajukan kebutuhan anggaran untuk penanganan stunting secara lebih baik.
Data yang diperoleh ketik.co.id menyebutkan ada beberapa pos anggaran yang terkait dengan penanganan ibu hamil, bayi, dan balita.
Di antaranya, anggaran pengelolaan layanan ibu hamil Rp 1,91 miliar. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin Rp 155,2 juta. Pengelolaan layanan kesehatan bayi baru lahir Rp 145,5 juta.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo Fenny Apridawati belum bersedia memberikan keterangan soal penanganan stunting ini. Ditemui setelah sidang paripurna Jumat (16/6), Fenny mengaku dirinya sedang sakit.
Paripurna Diwarnai Interupsi
Sementara itu, interupsi mewarnai sidang paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Yang melakukan interupsi ialah Wakil Ketua Fraksi PKB Dhamroni Chudlori. Legislator yang juga ketua Komisi A itu mempertanyakan ketidakhadiran bupati dan wakil bupati dalam forum tersebut.
Keduanya tidak datang. Yang mewakili adalah Pj Sekretaris Daerah Andjar Surjadianto. Dhamroni mempertanyakan marwah sidang paripurna tanpa kehadiran dua pimpinan eksekutif tersebut. Sebab, agenda sidang paripurna ini sangat penting.”Apa tidak sebaiknya ditunda,” ungkapnya.
Meski demikian, sidang tetap dilanjutkan. Pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi diwakili oleh Fraksi Gerindra. Fraksi PDIP menyampaikan pandangan umumnya kepada media di ruang fraksi. Adapun Fraksi PKB, Fraksi PAN-PPP, Fraksi PKS, Fraksi Golkar, dan Fraksi Nasdem-Demokrat cukup menyerahkannya kepada pimpinan sidang. Tidak dibacakan dan disebarkan. Jadi, tidak bisa disaksikan secara live oleh masyarakat maupun diakses oleh media massa. (*)
