KETIK, HALMAHERA SELATAN – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Dapil Provinsi Maluku Utara Hasbi Yusuf dalam agenda silaturahmi ke DPRD Halmahera Selatan (Halsel) melakukan pembahasan lepas soal rencana pemekaran beberapa wilayah.
Didampingi Ketua DPRD Halsel Salma Samad dan Ketua Fraksi PKB Safri Talib, Hasbi membeberkan rekapitulasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang usulankan sejak 2016 lalu terdapat dua nama daerah di Provinsi Maluku Utara yakni Wasiley Halmahera Timur dan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru (DBO) dalam draf Kemendagri.
"Dua daerah yang masuk dalam draf DBO Kemendagri itu Wasiley dan Bacan Halmahera Selatan," kata Hasbi Senin 23 Desember 2024.
Pembahasan tersebut mendapat respon spontan beberapa anggota DPRD Halasel Dapil III Gane dengan mengatasnamakan putera daerah asal Gane lima negeri Halmahera.
Beberapa Anggota DPRD Halsel yaitu, Humein Kiat, Tamrin Hi. Hasim, Masdar Mansur, Kisman Abdullah, Eliya Gebrina Bachmid dan Asis Jainal.
Menurut keenam anggota DPRD ini, jika Bacan di mekarkan menjadi Kota sebagaimana bocoran rekapitulasi Kemendagri oleh Hasbi Yusuf, maka Gane (Halmahera) berpeluang dan harus diperjuangkan menjadi ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan baru, sedangkan Obi direncanakan menjadi Kabupaten Kepulauan.
Untuk itu, Humaein Kiat meminta Hasbi Yusuf selaku wakil di DPD RI untuk memperjuangkan pemekaran wilayah Gane Halmahera sebagai ibu Kota Halmahera Selatan menggantikan Labuha.
"Ketika Bacan dimekarkan, kami menitipkan harapan besar agar Ibu Kota Halsel dipindahkan ke Gane," pinta Humaein.
Dengan 7 Kecamatan dan luas wilayah serta memiliki jumlah penduduk yang memenuhi syarat pemekaran, Humaein meyakini Ibu kota Halsel akan lebih baik jika berada pada Gane Halmahera. Hal tersebut disampaikan politisi PKS merujuk banyaknya ibu kota Kabupaten di Maluku Utara yang berada di daratan Halmahera.
"Jadi Selatan Halmahera itu ada di Gane. Maka Kabupaten Halmahera Selatan adalah Gane. Kami harap DPD bisa dorong ini ke pemerintah pusat, "harap Humein.
Hasbi kembali merespon penyampaian Humein. Secara kelembaagaan Hasbi menyatakan telah berkoordinasi dengan Kemendagri soal pencabutan moratorium pemekaran daerah.
Menurut Hasbi, banyaknya usulan pemekaran, pihaknya meminta adanya opsi pencabutan moratorium terbatas. Dia meminta dukungan dari pihak Pemerintah daerah dan DPRD terkhusus peran media untuk memperjuangkan pemekaran beberapa wilayah di Halsel yang telah diusulkan untuk dimekarkan.
"Jadi saya kira kita di DPD juga butuh dukungan dari bawah, dari pemerintah daerah dan DPRD. Media juga tidak boleh diam pemerintah pusat akan anggap ini habis," tegasnya. (*)
