KETIK, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terus berupaya dan berkomitmen untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
"Langkah terbaru adalah membantu UMKM memasarkan produknya melalui etalase vending machine di stasiun-stasiun kereta di Jakarta diantaranya Stasiun Gambir dan Stasiun Gondangdia," kata Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga, pada Senin (22/01/2023).
Dalam hal ini, Arya Sinulingga juga mengungkapkan, bahwa para pelaku UMKM harus dibantu lewat langkah-langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem tersebut.
"Hal ini dilakukan dengan menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan antara UMKM dengan BUMN, sekaligus pemberdayaan UMKM dengan memberikan ruang untuk promosi," ujarnya.
Dirinya mencontohkan, pemasangan vending machine merupakan kolaborasi antara UMKM dengan BUMN. Penempatan vending machine di area stasiun didukung oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pengelola stasiun.
"Sedangkan pengelolaan dan operasional vending machine didukung penuh oleh PLN (Stasiun Gambir) dan Pertamina (Stasiun Gondangdia). Sebelumnya sudah dipasang vending machine di Kementerian BUMN yang didukung penuh oleh BRI," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir beserta jajaran pejabat Kementerian dan Direksi BUMN menghadiri kegiatan entry meeting pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan bagian anggaran investasi pemerintah tahun 2023 pada Kementerian BUMN serta efektifitas kebijakan holdingisasi Badan Usaha Milik Negara.
Ia lantas menjelaskan, bahwa Kementerian BUMN dan BPK RI akan terus bekerja sama secara penuh dan membuka diri untuk transparansi dalam segala aspek.
“Ini memang salah satu tujuan dari entry meeting ini, yaitu keterbukaan untuk kita memperbaiki kinerja secara bersama-sama untuk menjadi sebuah solusi yang bisa diterapkan di kemudian hari.” tegas Erick Thohir.
Kemudian, masih kata Erick Thohir juga yang menegaskan perihal pentingnya governance, yang nanto ke depannya akan memberikan dampak positif terhadap BUMN.
“Governance adalah satu yang kita sepakati, dan menjadi check and balance untuk kita menjaga kepercayaan publik, masyarakat, maupun kita di antara lembaga,” tandasnya menutup pernyataan.(*)
