KETIK, SIDOARJO – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo membahas Pandangan Umum Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di 2025.
Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, menekankan APBD Sidoarjo di tahun 2025 harus tepat sasaran dan menjadi solusi untuk masyarakat Kota Sidoarjo. Bukan sekadar menghabiskan pagu anggaran, tetapi harus bermanfaat untuk masyarakat.
“Jadi yang kemarin (belanja negara) kurang efektif akan kami evaluasi supaya bisa berkelanjutan dan sejalan arah pembangunan Sidoarjo,” jelasnya pada beberapa waktu lalu.
Nasih mengatakan, dalam pembahasan R-APBD masih ada peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah untuk bisa meningkatkan kebutuhan pembangunan Kota Delta.
“Ada juga tematik pembangunan Sidoarjo sebagai kota metropolitan dan inklusif dan seterusnya,” terang Politisi PKB ini.
Dijelaskan juga oleh Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo Bambang Pujianto, kinerja keuangan harus sesuai dengan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya sangat penting adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan sehingga dapat meminimalkan potensi penyimpangan dan kebocoran APBD.
”Kita semua berharap transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah yang tecermin dalan raperda ini akan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo,” ungkap Bambang Pujianto pada beberapa waktu lalu.
Bambang juga menambahkan, pembangunan Kabupaten Sidoarjo harus searah dengan RKPD dan KUA PPAS. Karena Sidoarjo sebagai penyedia logistik regional dan nasional.
"Sehingga perlu dilakukan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing untuk mendukung ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," terang Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo ini.
Sebagai informasi, Rancangan APBD 2025, Pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo ditargetkan sebesar Rp4,485 triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp2,576 triliun dan pendapatan transfer Rp1,909 triliun.
Kemudian anggaran belanja daerah sebesar Rp4,911 triliun yang terdiri atas, belanja operasi sebesar Rp3,616 triliun.(*)
