KETIK, MALANG – Dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kota Malang memiliki rangkaian program yang telah dilakukan, salah satunya bansos terpadu. Namun kemiskinan ekstrem tak dapat dengan mudah dihapuskan jika tanpa kolaborasi lintas sektor.
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito menjelaskan bahwa mekanisme bansos terpadu telah disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Pemberiannya tepat sasaran sesuai dengan DTKS dan PDKTSam milik Pemkot Malang. PDKTSam ini menggabungkan DTKS dengan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sehingga bisa lebih akurat," ujarnya, Rabu 25 September 2024.
Menurutnya bansos terpadu yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, memiliki crosscutting pada beberapa aspek. Mulai dari meningkatkan pendapatan keluarga, mengurangi beban keluarga, dan lainnya.
'Misalnya kami sudah memberikan bantuan untuk meringankan beban masyarakat. Maka dalam peningkatan pendapatan itu bisa dilakukan oleh Diskopindag melalui pelatihan UMKM," tambahnya.
Tak hanya itu, setelah pelatihan dari Diskopindag Kota Malang diberikan maka data yang ada harus diselaraskan pada PDKTSam. Apabila dari pelatihan tersebut ada masyarakat yang membuka usaha, maka Disnaker-PMPTSP harus memfasilitasi perizinan berusaha.
"Semua harus satu data sehingga nanti bisa kelihatan kalau misal si A sudah pernah mendapatkan pelatihan dari dinas ini. Selanjutnya butuh bantuan dari dinas apa, kurangnya apa, akan bisa terlihat. Jadi tidak parsial di Dinsos saja," terangnya.
Untuk itu penting dalm menyelaraskan antara data di DTKS maupun PDKTSam. Dinsos Kota Malang pun rutin melaksanakan musyawarah kelurahan (musker) untuk memastikan data terus terselaraskan.
"Sehingga nanti akan terlihat yang perlu mendapat bantuan yang mana, yang dicoret yang mana. Agar pada saat ada bansos, bisa lebih tepat sasaran," tutupnya.(*)
