KETIK, JAKARTA – KJRI Hongkong secara berkesinambungan terus berupaya meningkatkan layanan bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Kali ini mereka melaksanakan program pelindungan dan dialog interaktif di Hongkong dan Makau, Senin (29/01/2024).
Konjen RI Hongkong Yul Edison mengatakan, kegiatan ini antara lain bertujuan untuk menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban publik atas kinerja KJRI Hongkong pada tahun 2023, dan rencana program kerja tahun 2024.
"Salah satu program kerja utama KJRI Hongkong di tahun 2024 adalah peningkatan pelayanan WNI melalui penggunaan hotline berbasis Artificial Intelligence (AI) dan tampilan website terbaru," kata Yul melalui pesan tertulis yang diterima Ketik.co.id.
Pihaknya menyebut pengembangan hotline berbasis AI ini dilakukan KJRI Hongkong bekerja sama dengan Telin Hongkong, salah satu BUMN Indonesia yang beroperasi di sana.
"Kami KJRI Hongkong sebagai rumah dan wajah Indonesia di sini senantiasa melakukan pembenahan, peningkatan, pengembangan untuk memastikan pelayanan prima dan maksimal bagi WNI," jelasnya.
Dia melanjutkan, hotline bernomor (852) 52422240 memanfaatkan perkembangan artificial intelligence (AI) untuk mengumpulkan informasi umum, merespon dengan cepat pertanyaan yang masuk, serta mampu meneruskan kepada para penanggung jawab hotline apabila ditemukan kasus tertentu yang harus segera mendapatkan penanganan khusus.
"Selain hotline, kami di KJRI Hongkong juga mengembangkan website yang ramah pengguna sebagai sarana diseminasi informasi publik," imbuhnya menuturkan dengan nada jelas dan lugas.
Dalam hal ini Yul menjelaskan, website https://www.kemlu.go.id/hongkong/id, WNI di Hongkong dapat dengan mudah menemukan informasi penting mengenai beragam pelayanan KJRI Hongkong.
"Terutama dalam pelayanan kekonsuleran, paspor, keimigrasian, pelindungan, informasi sosial budaya dan ekonomi, rilis kegiatan KJRI Hongkong serta informasi lainnya yang relevan," bebernya.
Dia menambahkan, dialog dengan pemangku kepentingan khususnya PMI juga dilakukan pada kesempatan ini. Beberapa isu yang dibahas antara lain terkait aturan barang kiriman PMI, penyelesaian kasus overcharging, dan persiapan penyelenggaraan Pemilu.
"Lalu usulan edukasi hukum Indonesia maupun Hongkong, masukan untuk hotline, hal terkait BPJS untuk PMI, serta aturan keimigrasian yang perlu diketahui. Para peserta kegiatan aktif dan antusias mengikuti diskusi secara konstruktif," tukasnya. (*)
