KETIK, SITUBONDO – HM Nasim Khan, anggota Komisi VI DPR RI menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan jalan tol Probowangi harus mempertimbangkan dampak negatif yang bisa terjadi di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Baluran Situbondo dan Puslatpur Marinir.
Menurut Nasim Khan, jika menginginkan pembangunan jalan tol tembus hingga ke Kabupaten Banyuwangi, maka bisa diputus sampai Desa Curahkalak atau Asembagus agar tidak mengganggu Puslatpur Marinir dan kawasan konservasi Hutan Baluran.
"Dengan demikian tidak mengganggu kawasan latihan marinir dan habitat satwa liar yang ada di kawasan konservasi Hutan Taman Nasional Baluran juga tidak terganggu,” kata Nasim Khan.
Pria kelahiran Kabupaten Situbondo ini juga mengatakan, bahwa pihaknya akan terus bersuara lantang di Gedung DPR RI terkait aspirasi masyarakat, terutama UMKM dan petani yang lahannya terimbas jalan tol dan dibeli dengan harga murah.
“Sebagai wakil rakyat, wajib hukumnya memperjuangkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, saya akan terus bersuara lantang dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN, Jasa Marga, Kementerian PUPR dan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pembangunan jalan Tol Probowangi tersebut,” tegas Nasim Khan.
Nasim Khan mengatakan bahwa pembangunan jalan tol juga penting untuk mempercepat transportasi antar daerah, tapi dalam pelaksanan pembangunan jalan tol harus dipikirkan dampak negatif dan positifnya. Karena pembangunan jalan tol di wilayah Kabupaten Situbondo akan melintas di kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Baluran dan Puslatpur Marinir.
“Apabila pihak pengelola pembangunan jalan Tol Probowangi tidak mau memperhatikan habitat satwa liar yang ada di Kawasan Konservasi Hutan Taman Nasional Baluran Situbondo dan Puslatpur Marinir, maka tidak menutup kemungkinan hal negatif akan berdampak pada satwa liar di kawasan Taman Nasional Baluran dan bisa mengganggu keberadaan Puslatpur Marinir,” kata Nasim Khan.
Ia pun meminta agar pembangunan jalan Tol Probowangi tidak gegabah dalam menentukan titik-titik kordinat lintasan jalan tol di wilayah konservasi Taman Nasional Baluran dan Puslatpur Marinir.
“Jika proses pembangunan jalan Tol Probowangi dikerjakan tampa pertimbangan yang matang, maka saya yakin habitat satwa liar yang ada di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Baluran Situbondo bisa terganggu dan satwa liar tersebut akan meninggalkan habitatnya,” pungkas Nasim Khan.
Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Baluran, Kabupaten Situbondo Dr. Johan Setiawan, S.Hut, M.Sc. menyambut positif usulan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Ir.HM Nasim Khan terkait pembangunan Tol Probowangi tidak tembus sampai Kabupaten Banyuwangi.
Johan berpendapat, usulan anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan merupakan salah satu langkah yang tepat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menjaga habitat satwa liar di Kawasan Taman Nasional Baluran Situbondo.
“Dengan adanya pembangunan jalan tol yang melintas di kawasan konservasi Hutan Baluran, maka tidak akan menutup kemungkinan membuat fragmentasi dan membuat habitat satwa semakin mengecil," jelas Johan.
"Kalau pun Jalan Tol harus dibangun kami berharap sesuai dengan kajian yang telah dilakukan oleh profesor dari Universitas Gajah Mada, yakni sepanjang 13.6 kilometer harus selektif sesuai kajian tersebut,” harapnya.
Kajian oleh Profesor UGM itu, sambung Dr. Johan Setiawan, telah dijadikan dokumen resmi oleh Kementerian PUPR. Dalam kajian tersebut dijelaskan, apabila Tol Probowongi dikerjakan, maka akan dibangun fly over diatas Taman Nasional Baluran.
“Sudah ada survei tanah, namun desainnya tidak sesuai dengan desain awal hasil kajian Profesor dari Universitas Gajah Mada. Alasannya, jika menggunakan desain awal, maka biaya pembangunan jalan tol yang melintas di kawasan Hutan Baluran lebih mahal, yakni sekitar Rp6 trilyun,” terang Johan.
Oleh karena itu, pihaknya mendukung usulan Nasim Khan, anggota Komisi VI DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) III Jatim yang meminta pembangunan jalan tol tidak tembus ke Banyuwangi demi membela kepentingan Satwa Liar dan konservasi yang ada di Hutan Taman Nasional Baluran Situbondo.
“Ketika pembangunan jalan tol dimulai, maka secara otomatis tidak bisa dikerjakan dalam kurun waktu satu atau tiga bulan selesai. Namun, berdasarkan informasi yang kami terima dari Kementerian PUPR, minimal pembangunan jalan tol membutuhkan waktu dua tahun. Dan ketika proses pembangunan selama dua tahun itu berlangsung, maka secara otomatis satwa bisa menyingkir dengan sendirinya dan bisa-bisa menghilang dari habitatnya,” kata Johan.
Dia juga mengingatkan bahwa kawasan konservasi merupakan mandat internasional. Sehingga keberlangsungan satwa liar dikawasan konservasi Hutan Taman Nasional Baluran Situbondo juga menjadi pertimbangan dalam pembangunan Tol Probowangi itu.
“Kita harus bisa bijaksana dalam berbagi ruang dengan makhluk lain selain manusia. Sebab, di kawasan konservasi inilah satu-satunya tempat yang disiapkan untuk satwa liar yang dilindungi,” tandas Johan. (*)
