KETIK, MALANG – Pelaksanaan Musyawarah Nasional ke X Ikatan Alumni (IKA) Universitas Brawijaya (UB) mendapatkan sejumlah kritikan dari Pengurus Komisariat yang datang. Kritikan tersebut muncul usai Prof. Erani Yustika selaku Ketua Umum IKA UB periode 2019-2023 membacakan laporan pertanggungjawaban.
Wirandi yang datang mewakili Ketua IKA UB Komisariat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Nur Sidharta menyampaikan kurangnya komunikasi pada pelaksanaan Munas ke X IKA UB.
"Kami menyesalkan adanya hal-hal yang kurang terkomunikasikan dengan baik mengenai rencana munas IKA UB 2023. Akibatnya terjadi miskomunikasi, diskomunikasi, dan distorsi dalam pelaksanaannya," sebutnya, Jumat (11/8/2023).
Komisariat FPIK menyampaikan seharusnya Munas ke X IKA UB dapat menjadi ajang pelaksanaan demokrasi yang terukur. Menirutnya Munas tersebut harus mampu menghilangkan perbedaan demi merawat persaudaraan dalam IKA UB.
"Munas IKA UB harusnya jadi ajang pelaksanaan demokrasi yang terukur. Dalam penyelenggaraannya harus mengedepankan persatuan, kesatuan, kekeluargaan, dan menghilangkan perbedaan untuk mencapai tujuan serta merawat persaudaraan di antara IKA UB," lanjutnya.
Ketua Komisariat Fakultas Kedokteran, Aris Budianto juga buka suara. Pihaknya mengaku tidak ada pendistribusian keuangan yang jelas antara Pengurus Pusat IKA UB kepada Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, hingga ke Komisariat.
"Saat Covid-19 kemarin, kami bergerak sendiri untuk mendapatkan dana Rp 800 juta. Alangkah baiknya penarikan KTA melibatkan komisariat, dikasih sebagian untuk komisariat," ujarnya.
Tak hanya itu, banyak kegiatan Pengurus Pusat IKA UB yang tidak melibatkan Pengurus Komisariat. Ia berharap pada kepengurusan selanjutnya, hubungan tersebut dapat diperbaiki.
"Mohon hubungan dengan Komisariat diperbaiki dan ditingkatkan sehingga mengenal siapa ketua kita. Setidaknya kami, Komisariat dapat dilibatkan," sambungnya.
Prof Erani menanggapi pernyataan perwakilan komisariat tersebut. Ia mengakui kurangnya komunikasi yang terjalin antara Pengurus Pusat dan pengurus lainnya di IKA UB.
"Catatan terkait pengurus pusat harus lebih intensif untuk berkoordinasi dengan Pengurus Komisariat, Cabang, dan Daerah memang hal yang penting. Dengan segala keterbatasan yang ada, sudah dilakukan tapi kita mengakui itu adalah hal yang harus jadi instrospeksi ke depan," tandasnya.
Prof Erani juga berharap terdapat payung legal yang menaungi penggunaan dan pemanfaatan dana kepada level kepengurusan di IKA UB.
"Kalau bisa proporsi penggunaan dan pemanfaatan dana alumni bisa dibahas sehingga ada payung legalnya. Misalnya ada pembagian untuk Pengurus Pusat sekian persen dan sebagainya. Itu silakan jadi bagian yang bisa diformulasikan sehingga ke depan masing-masing kepengurusan bisa mudah mengambil keputusan bagi pemanfaatan dana sesuai dengan keputusan," sambung Prof Erani. (*)
