KETIK, MALANG – Pemerintah Kota Malang telah merancang 12 isu strategis jangka pendek untuk pembangunan di Kota Malang. Program tersebut nantinya akan dijalankan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat selama satu tahun ke depan.
Adapun 12 isu strategis jangka pendek tersebut meliputi, inflasi, penanganan stunting, pengembangan ekonomi kreatif, banjir, ketersediaan air bersih, dan kemacetan.
Selain itu tentang pengelolaan sampah, kemiskinan, kesiapan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak, digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi, kapasitas fiskal daerah, dan kawasan kumuh.
Salah satunya, Wahyu menyoroti masalah kemiskinan ekstrim yang ada di Kota Malang. Usai melakukan evaluasi, ia menilai perlu adanya sinkronisasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyelesaikan kasus tersebut.
"Kita sudah mengevaluasi kemiskinan ekstrim tersebut, selama ini ada program yang harus kita sinkronkan antar OPD. Selama ini agar bisa mencapai target, kita tidak bisa serta merta penyelesaian kemiskinan ekstrim itu. Tapi tahapan menuju target itulah yang harus kita lakukan, jadi ada sinkronisasi program dan kegiatan di OPD," ujar Wahyu usai rapat koordinasi dengan DPRD Kota Malang, Rabu (27/9/2023).
Kolaborasi antar OPD tersebut tentu dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Menurutnya permasalahan kemiskinan di Kota Malang ini menyangkut intervensi penanganan yang belum tepat sasaran dan juga belum optimalnya kolaborasi penanganan kemiskinan.
Untuk itu Pemkot Malang telah merancang rencana aksi mereka dengan optimalisasi satu data kemiskinan sebagai dasar intervensi program penanganan dan kolaborasi penanganan kemiskinan. Selain itu dibutuhkan penataan pemberian bantuan sosial yang terjadwal dan tepat waktu.
"Seperti DPUPRPKP untuk mengatasi kemiskinan di bidang infrastruktur, atau Diskopindag terkait keterampilan dengan kemampuan SDM sehingga masyarakat tidak hanya menerima bantuan tapi diberi keterampilan. Itu coba kita lihat sejauh mana program tersebut kita lakukan," tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menekankan supaya Pemerintah Kota Malang memperhatikan serapan anggaran dari APBD Perubahan 2023. Pihaknya tak ingin Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kota Malang kembali tinggi yang menunjukkan penyerapan anggaran tidak maksimal.
"Tujuannya kita menginginkan SILPA Kota Malang sekecil mungkin. Malam ini langsung membahas evaluasi APBD Perubahan dari Gubernur Jawa Timur, agar senin besok sudah bisa dilaksanakan," jelas Made.(*)
