KETIK, BATU – Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Nurochman menyoroti kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot Batu) yang terlalu fokus pada pengembangan wisata. Menurutnya, sektor pertanian juga perlu diperhatikan.
Mengingat, kata dia, mayoritas penduduk Kota Batu saat ini masih bermatapencaharian sebagai petani. Sehingga kebijakan pemerintah daerah, dikatakannya, mayoritas wajib untuk petani.
"Mayoritas penduduk Kota Batu kan masih petani. Sejauh ini kan sedikit untuk anggaran pertanian sehingga harus ditambah," kata Nurochman Senin (20/11/2023).
Tidak hanya itu, menurut Ketua DPC PKB Kota Batu tersebut, Kepala daerah yang dalam hal ini dipimpin oleh Aries Agung Paewai selaku Pj Wali Kota Batu, seharusnya menyampaikan ke pemerintah pusat supaya komoditas yang diberikan subsidi itu sesuai dengan kondisi daerah.
Saat ini, pupuk bersubsidi ditujukan hanya kepada petani yang menanam 9 komoditas, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat. Sedangkan di Kota Batu, petani mayoritas menanam sayuran dan buah.
"Terus sedapat mungkin pemerintah kota mengajukan ke pemerintah pusat supaya ada kebijakan terhadap pupuk subsidi. Kalau di Kota Batu banyak sayur ya seharusnya komiditas sayur yang di subsidi," jelasnya.
Nurochman menguraikan, pihaknya baik melalui DPRD Kota Batu maupun melalui PKB terus menyuarakan aspirasi agar pupuk subsidi diberikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Saat ditanya soal kelangkaan pupuk subsidi, menurutnya hal tersebut karena ulah oknum yang berusaha memonopoli. Pihaknya terus mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi pihak yang memonopoli itu.
"Soal pupuk subsidi, adalah soal monopoli. Kemudian distributor nya bisa orang orang lokal, yang saya sebutkan kelompok tani dan Gapoktan di badanhukumkan sehingga punya kapasitas untuk mendistribusikan pupuk," jelasnya. (*)
