KETIK, BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna kembali meraih penghargaan sebagai kepala daerah yang memiliki Komitmen Instansi Pemerintah Kabupaten Dalam Rangka Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan ASN Tahun 2024, sesuai dengan prioritas nasional.
Penghargaan tersebut diserahkan Kementerian PAN-RB, saat Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (14/3/2024).
“Alhamdulillah, pada hari ini Pemerintah Kabupaten Bandung mendapatkan lagi penghargaan sebagai pemerintah kabupaten yang berkomitmen terhadap pengadaan ASN,” ucap Bupati Bandung usai menerima penghargaan.
Tak lupa, ia juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas yang telah memberikan penghargaan tersebut untuk dirinya dan Kabupaten Bandung.
“Penghargaan ini merupakan suatu motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama terhadap pengadaan ASN di Kabupaten Bandung,” tambahnya.
Lebih lanjut, menyebutkan pengadaan ASN merupakan amanat UU No. 20 Tahun 2023 yang sudah dilaksanakan Pemkab Bandung. Bupati Bedas yang didampingi Kepala BKPSDM Kabupaten Bandung, Ahmad Djohara hadir pada rapat tersebut sekaligus untuk menerima persetujuan dari Menteri PAN-RB atas usulan jumlah kebutuhan ASN di Kabupaten Bandung tahun pengadaan 2024.
“Ada 1.500 pengadaan ASN baru di Kabupaten Bandung yang akan direkrut pada tahun 2024. Jumlah tersebut terdiri atas 1.200 PPPK dan 300 CPNS,” jelasnya.
Pemenuhan ASN di Kabupaten Bandung pada tahun 2024 akan mencakup: PPPK Guru : 800 formasi PPPK Tenaga kesehatan : 200 formasi PPPK Tenaga teknis : 200 formasi CPNS Tenaga kesehatan : 150 formasi CPNS Tenaga teknis : 150 formasi.
Jumlah tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri PAN-RB, sehingga Kabupaten Bandung dapat melakukan rekrutmen CPNS dan PPPK untuk tahun 2024.
Selain untuk memenuhi kebutuhan ASN Kabupaten Bandung berdasarkan kebutuhan lintas OPD, rekrutmen ini juga perlu segera dilakukan, sebab akan ada 1.077 ASN yang akan memasuki batas usia pensiun di tahun ini.
Selain Bupati Bandung, penghargaan yang sama juga diberikan kepada Kementerian ATR/BPN dan tiga kepala daerah lainnya, yakni Kabupaten Banyuwangi, Kota Palembang, dan Aceh.(*)
