KETIK, JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan aparat penegak hukum untuk memberantas tindakan premanisme, bukan organisasi masyarakat (ormas).
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas maraknya aksi premanisme yang mengganggu iklim investasi dan usaha di Indonesia, termasuk kasus penguasaan lahan BMKG di Tangerang Selatan oleh kelompok tertentu.
Salah satu kasus yang memicu respons pemerintah adalah penguasaan lahan BMKG di Tangerang Selatan oleh ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya. Kelompok ini diduga meminta tebusan Rp5 miliar untuk meninggalkan lahan tersebut. Polda Metro Jaya telah membongkar bangunan ilegal dan menangkap 17 orang terkait kasus ini 11.
Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah tidak mentolerir tindakan semacam ini. "Presiden memerintahkan penindakan segera. Premanisme dalam bentuk apa pun harus dihilangkan," tegasnya, Senin, 26 Mei 2025.
Hasan Nasbi menekankan bahwa pemerintah tidak akan melakukan generalisasi terhadap ormas. Menurutnya, banyak ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) justru berkontribusi positif bagi masyarakat.
"Yang ingin diatasi adalah premanismenya, bukan ormas. Premanisme bisa dilakukan individu, kelompok, atau oknum dalam organisasi," jelas Hasan.
Presiden Prabowo disebut telah memerintahkan kementerian terkait dan aparat hukum untuk bertindak tegas, termasuk membentuk Satuan Tugas Terpadu Penanganan Premanisme yang melibatkan Kemenko Polkam, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan lembaga lainnya.
Satgas yang dibentuk pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan menjaga stabilitas sosial.
Menurut Hasan, praktik premanisme telah menjadi penghambat utama investasi. Banyak investor asing yang ragu masuk ke Indonesia karena khawatir dengan biaya tambahan dan gangguan dari oknum preman. "Investor takut karena ada biaya tak terduga. Ini merusak iklim usaha," ujarnya.
Pemerintah menilai, pemberantasan premanisme akan menyederhanakan proses bisnis, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menarik lebih banyak investor. "Presiden ingin premanisme diberantas hingga ke akar-akarnya," tambah Hasan.(*)
