KETIK, JEMBER – Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember, Dirgohaju Widodo menyebut kabupaten/kota di wilayah Tapal Kuda belum mandiri fiskal.
Hal itu disampaikan Dirgo, sapaan Dirgohaju Widodo, saat rilis Asset Liabilities Commite (ALCO) dan Kinerja APBN Area Tapal Kuda di Kantor KPPN, Selasa (18/7/2023).
Menurut Dirgo, pendapatan asli daerah (PAD) di tujuh kabupaten/kota sebesar Rp 2,3 triliun dirasa minim. “Karena dari penerimaannya, terutama APBN, ini belum bisa membiayai belanja di Tapal Kuda, baik itu pemerintah pusat maupun transfer daerah,” ujarnya usai rilis.
Oleh sebab itu, defisit anggaran terus terjadi. Untuk menutupi angka defisit tersebut, lanjutnya, APBN wilayah lain akan membantu wilayah Tapal Kuda.
“Jadi ada pemerataan fiskal di Indonesia, sehingga kalau ada daerah yg defisit fiskalnya maka akan di-support oleh daerah yang surplus,” terangnya.
Tidak tercapainya kemandirian fiskal itu disebabkan tingkat PAD yang rendah, sehingga harus dibantu dari dana transfer pemerintah pusat.
Transfer pusat ke-tujuh kabupaten/kota tersebut sebesar Rp 10,4 triliun, sedangkan PAD hanya sebesar Rp 2,3 triliun. “Sehingga bisa membiayai belanja daerah sebesar 14,81 triliun,” ujar pria berkacamata itu.
Dirgo menyarankan agar 7 kabupaten/kota wilayah Tapal Kuda bisa menggali lebih dalam potensi-potensi dari PAD. “Sehingga tidak bergantung terus dengan dana transfer pemerintah pusat,” tegasnya.(*)
