KETIK, SURABAYA – Majelis Hukum dan HAM (MHH) PW Muhammadiyah bersama Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik (LBHAP) menggelar rapat kerja (Raker). Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan dalam menangani berbagai perkara berkaitan dengan publik secara luas maupun di lingkungan perserikatan.
"Intinya menyatukan penanganan masalah baik di MHH maupun di LBHAP Muhammadiyah, hubungan penanganan masalah di PDM di 38 kabupaten dan kota, PDM bersama PWM maupun yang ditangani PWM. Semua akan didiskusikan hingga menghasilkan pedoman,” kata Ketua Majelis Hukum dan HAM Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jatim, Ahmad Riyadh UB P.hD, di Hotel Sheraton, Rabu (31/5/2023).
Menurut Riyadh Raker akan diikuti 38 kabupaten dan kota yang masing-masing mengirimkan 3 wakil, LBH perguruan tinggi, pengurus MHH PWM Jatim dan pengurus LBHAP PWM Jatim.
"Dalam Raker ini akan diberikan bekal penguatan Majelis Hukum dan HAM serta LBHMU PWM Muhammadiyah Jawa Timur sebagai Keynote Speech.
Selain itu mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dr. H. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. akan memberikan bekal tersebut," ungkapnya.
Tema yang diangkat adalah Harmonisasi dan Interkoneksi Kelembagaan Hukum Muhammadiyah Jawa Timur Menuju Masyarakat yang Berkeadilan.
"Memantapkan harmonisasi dan interkoneksi lembaga hukum Muhammadiyah di Jawa Timur, juga akan mendapat pengarahan secara langsung dari Ketua MHH PP Muhammadiyah, Dr Trisno Raharjo SH MHum.," ucap Riyadh.
Sementara itu, Dr Rifki Ridlo Pahlevi SH MH, Sekretaris MHH PWM Jawa Timur menjelaskan/bahwa LBHAP karena untuk advokasi publik bersifat untuk masyarakat luas.
"Maka Raker akan membuat pedoman penanganan yang untuk bantuan hukum atau advokasi untuk masyarakat umum, serta untuk masalah berkaitan dengan organisasi perserikatan Muhammadiyah," ucapnya. (*)
