KETIK, SITUBONDO – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut, program Sekolah Rakyat yang sedang dicanangkan pemerintah, merupakan salah satu strategi pembangunan untuk memutus mata rantai kemiskinan. Program tersebut akan dilakukan dengan melibatkan lintas sektoral.
"Selama ini bantuan sosial seakan-akan menjadi warisan bagi keluarganya. Setelah, suaminya mendapat bantuan, lalu istrinya dan diteruskan ke anaknya. Hal ini harus dirubah dan diputus matarantainya melalui program sekolah rakyat," jelas Gus Ipul, sapaan akrabnya saat menggelar Rapat Koordinasi Pembentukan Sekolah Rakyat dan Dialog Pilar-pilar Sosial di Pendopo Kabupaten Situbondo, Sabtu 19 April 2025.
Nantinya, pembangunan infrastruktur akan menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU). Sedangkan untuk kurikulum menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sedangkan untuk siswa menjadi tugas Kementerian Sosial (Kemensos) bersama dengan kabupaten/kota yang melaksanakan program Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat nantinya diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan melalui program pengentasan kemiskinan dengan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Dengan adanya DTSEN memudahkan kerja semua stakeholder dan tidak ada lagi egosektoral dalam menuntaskan angka kemiskinan yang ada. Secara berkala pemerintah melalui Biro Pusat Statistik (BPS) melakukan pemutakhiran data agar akurat setiap 3 bulan sekali. Sehingga, tidak ada lagi data kemiskinan yang tumpang tindih,” tegas Gus Ipul.
Sekolah Rakyat nantinya akan menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk dalam kategori desil 1, yakni lapisan paling miskin dalam data kesejahteraan nasional. "Jika sudah tidak ada desil 1, maka bisa dari desil 2. Tapi, tetap prioritas paling miskin," jelas Gus Ipul.
Sebagai langkah awal, Gus Ipul berharap pemerintah daerah dan seluruh pilar sosial yang ada di Kabupaten Situbondo untuk bergerak cepat menyiapkan calon guru, manajemen dan siswa dari keluarga tidak mampu untuk Sekolah Rakyat.
“Kabupaten Situbondo termasuk salah satu kabupaten yang mengajukan Sekolah Rakyat. Mas Bupati juga menegaskan bahwa daerah sudah menyediakan lahan seluah 5 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat tersebyt,” papar pria yang juga Sekjen PBNU ini.
Pada hari Senin atau Selasa, seluruh bupati/wali kota atau kepala dinas sosial di daerah yang mengusulkan pembangunan sekolah rakyat akan diundang ke Jakarta untuk membicarakan lebih rinci dengan berbagai desk yang telah disiapkan.
“Saat ini tim dari berbagai kementerian sedang melakukan verifikasi kelayakan lokasi dan kesiapan pelaksanaan,” jelasnya.
Kalau semua syarat dipenuhi, maka pembangunan sekolah rakyat tahun ini bisa dilaksanakan. “Target nasional kita bangun 200 sekolah rakyat, dan semoga Situbondo masuk dalam gelombang pertama pembangunan sekolah rakyat ini," kata mantan Wali Kota Pasuruan ini.
Gus Ipul menambahkan, sekitar 280 pemda yang sudah mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat. Untuk wilayah Jawa Timur ada sekitar 30 pemda yang mengusulkan. "Tahun ini di mulai targetnya 100 hingga 200 sekolah rakyat seluruh Indonesia dikerjakan," jelasnya.
Sekolah Rakyat nantinya dirancang sebagai sekolah berasrama dengan pendidikan formal dan pendidikan karakter. “Biaya operasionalnya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Mulai dari konsumsi, alat belajar, hingga fasilitas tempat tinggal, semuanya serba gratis," ujar Gus Ipul.
Sementara itu, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan, saat ini Pemkab Situbondo sudah menyiapkan lahan seluas 6 hektar untuk pembangunan untuk Sekolah Rakyat.
"Hari Selasa, kami perintahkan kepala Dinas Sosial dan beberapa kepala OPD untuk berangkat ke Kemensos RI, untuk desk tentang sekolah rakyat. Sekolah Rakyat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Situbondo," jelas Mas Rio, panggilan akrab Bupati Situbondo.
Rio juga mengatakan, cara Kemensos dalam mengatasi kemiskinan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ini, merupakan cara jitu untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem. Sebab sudah jelas mana saja sasaran yang akan diberikan bantuan maupun sasaran sekolah rakyat.
"Permintaan dari kementerian lahan yang harus disiapkan minimal 5 hektar tapi kita siapkan 6 hektar. Untuk lokasinya nanti setelah desk dari Kemensos RI diumumkan. Tapi, untuk first stepnya kita akan pakai yang sudah ada bangunannya. Karena tidak tiba-tiba langsung dibangun, paling tidak menampung dulu beberapa puluh, eksisting beberapa puluh yang penting jalan menjadi best practice," pungkas Mas Rio.
Sebelum melaksanakan acara di pendopo kabupaten, terlebih dahulu Gus Ipul sowan ke KHR. Azaim Ibrahimy, Pengasuh Ponpos Salafiyah Safi’iyah Sukorejo Kecamatan Banyuputih dan KHR Moh. Kholil As’ad Syamsul Arifin pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo, Kelurahan Mimbaan, Panji Situbondo. (*)
