KETIK, MALANG – KPU dan Pemkab Malang telah menyepakati anggaran Pilkada Kabupaten Malang 2024 sebesar Rp 101,94 Miliar. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan Jumat, (10/11/2023).
Penandatanganan NPHD Pilkada tersebut dilakukan Bupati Malang Sanusi dengan Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini di Peringgitan Pendapa Agung Kabupaten Malang.
Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini mengatakan anggaran Pilkada 2024 lebih besar dibandingkan tahun 2020. Dimana saat itu, anggarannya sebesar Rp 85 Miliar.
"Sebelumnya kami mengusulkan anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp 109 Miliar. Kemudian, disepakati sebesar Rp 101,94 Miliar," ujar Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini kepada awak media.
Lebih lanjut ia menjelaskan, anggaran sebesar itu akhirnya dilakukan rasionalisasi. Yakni terdapat penyesuaian jumlah Tempat Pemungutan Suara atau TPS. "Dari semula rencanakan terdapat 5.200 TPS, menjadi 4.200 TPS yang tersebar di 33 kecamatan," kata wanita berhijab ini.
Menurutnya, dari seluruh anggaran Pilkada Kabupaten Malang tersebut, 55 persennya digunakan untuk honor badan ad-hoc yang meliputi PPK, PPS, serta KPPS.
"Untuk honor badan ad-hoc disamakan seluruh provinsi Jatim. Karena pada Pilkada 2024 ini dilakukan serentak, yakni pemilihan Gubernur dan sekaligus pemilihan kepala daerah," sebutnya.
Masih kata Anis, honor badan ad-hoc otu sudah sesuai dengan surat edaran Kementerian keuangan. "Sebenarnya pada tahun 2020 kemarin surat edaran Menteri Keuangan ini sudah berlaku," ungkapnya.
"Contoh saja untuk honor PPK, maksimalnya untuk ketua sebesar Rp 2,5 juta. Sedangkan Anggotanya sebesar Rp 2,2 juta," sebutnya.
Sedangkan untuk pencairan dana Pilkada Kabupaten Malang dikatakannya sebanyak dua kali. Untuk pencarian pertama sebesar 40 persen maksimal 14 hari setelah NPHD ditandatangani. (*)
