KETIK, SURABAYA – Demo Indonesia Gelap juga berlangsung di Surabaya, Jawa Timur pada Jumat, 21 Februari 2025. Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan 'Arek Gerak' menggelar orasi di depan Gedung DPRD Jatim.
Ratusan massa peserta aksi kompak mengenakan baju serba hitam. Mereka menampilkan teatrikal yang melambangkan berbagai kejadian di Indonesia selama 100 hari lebih masa pemerintahan Presiden Prabowo.
Sejumlah hal yang menjadi sorotan para demonstran diantaranya kebijakan dan peraturan yang tidak pro-rakyat, pembentukan kabinet gemuk, hingga tindakan represif terhadap karya seni.
“Sebenarnya menggambarkan isu-isu yang sedang kita tuntut hari ini. Banyak pembungkaman kritik dari seni, ada pemberedelan lukisan, pentas teater di Bandung juga dibredel, terus trakhir lagu Sukatani yang berjudul Bayar Bayar Bayar, itu juga dibredel,” ucap salah satu peserta aksi Muhammad Abdul Gani Bima, Jumat, 21 Februari 2025.
Aksi teatrikal menggambarkan aksi berguling-guling yang menggambarkan rakyat sedang memohon dengan sangat kepada pejabat untuk mendengar suara mereka. Namun, pejabat dengan segala kuasa yang dimilikinya justru tidak mendengarkan suara rakyat dan menutup kedua telinganya.
"Rakyat di sini kelaparan. Tadi juga ada adegan berguling-berguling yang menyimbolkan kemiskinan itu tidak pernah usai. Setiap ganti penguasa ada kemiskinan baru. Nah itu kan sebuah ironi yang terus kita alami. Kita sudah merdeka, tetapi kenapa rakyat ini masih lapar, dan penguasa itu malah joget-joget dan mendapat fasilitas mewah," tegasnya.
Aksi demonstrasi sempat ricuh saat anggota DPRD Jatim Fraksi PDI Perjuangan, Yordan M Batara-Goa dan Fuad Bernardi menemui para massa aksi pada sekitar pukul 14.30 WIB. "Saya dari pagi sudah mendengar apa yang jadi aspirasi kawan kawan semua," tuturnya.
Namun sayangnya, pembicaraan pembuka itu malah disoraki bohong, dan umpatan lainnya oleh massa. Yordan mengabaikan gangguan itu. Ia masih melanjutkan orasinya.
"Teman-teman perhatikan saya di atas, di tangga, sehingga kami sudah mendengar apa yang menjadi keresahan kawan-kawan semua, memang tidak semua kebijakan yang disebutkan ada dalam kewenangan provinsi. Tapi intinya, kami sebagai anggota DPRD Jatim akan memperjuangkan yang terbaik bagi warga Jatim, tidak ada masyarakat yang jadi korban," serunya.
Yordan lantas menegaskan, pihaknya memahami semua kebutuhan masyarakat dan mahasiswa, seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan LPG.
"Kami tahu, saya juga dosen, saya tahu mengalami beratnya kuliah mahasiswa. Oleh karena itu, kami berusaha berjuang keras kerasnya agar tidak ada kehijakan yg merugikan saudara, kami dengar masalah MBG (makan bergizi gratis). Masalah UKT, elpiji (LPG), memang kebihakan pusat," urainya. (*)
