KETIK, JEMBER – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi bulanan Jember pada bulan Februari 2024 sebesar 0,48 persen. Dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 105,70.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Timur sebesar 0,49 persen. Namun lebih tinggi dari Nasional dengan inflasi 0,37 persen.
Dari sebelas kota IHK di Jawa Timur, semua mengalami inflasi bulanan. Jember menduduki posisi inflasi terendah ketiga setelah Bojonegoro dan Surabaya. Disusul Malang, Probolinggo, Banyuwangi, Kediri, Madiun, Tulungagung, Gresik, dan Sumenep.
Beras memegang andil inflasi tertinggi sebesar 0,33 persen, disusul daging ayam ras 0,07 persen. Inflasi bulanan ini dipicu akibat kenaikan harga beras dan daging ayam ras yang signifikan. Sementara disusul komoditas lainnya yaitu telur ayam ras, cabai merah, minyak goreng, jagung manis, emas perhiasan, capcai, dan rawon.
Sedangkan, komoditas yang memberikan andil deflasi bulanan adalah tongkol diawetkan, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, udang basah, pisang, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, kol putih/kubis, tempe, dan labu siam/jipang.
Kepala BPS Jember, Tri Erwandi mengatakan inflasi bulan Februari ini sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga dan fenomena terjadi secara nasional.
“Cukup sama dengan yang ada di pusat, kemudian juga di level provinsi. Jadi yang pertama adalah mungkin pengaruh dari El Nino itu sehingga ketersediaan pangan dari hasil panen itu juga tidak sebanyak yang sebelumnya,” ujarnya usai rilis inflasi di BPS, Jumat (1/3/2024) sore.
Lebih lanjut, dijelaskan bahwa persediaan barang tidak mencukupi permintaan masyarakat yang tinggi.
“Kebutuhannya tinggi tapi barangnya yang ada sedikit, maka cenderung harga itu mengalami kenaikan,” imbuhnya.
Menyikapi bulan Ramadhan mendatang, Tri mengatakan harus ada persiapan dari instansi teknis terkait untuk upaya menekan angka inflasi akibat kebutuhan yang semakin melonjak.
“Itu perlu warning juga ya, artinya kalau Ramadhan menjelang Hari Raya ada beberapa komoditas biasanya sering diminati oleh masyarakat. Jadi ini ketersediaannya harus terpantau oleh beberapa instansi teknis yang menangani,” tutupnya.(*)
