KETIK, SIDOARJO – Buka puasa bersama ini benar-benar bergizi. Saat menghadiri undangan Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, kepala-kepala sekolah SMP negeri dan swasta se-Kecamatan Waru tidak hanya menikmati hidangan yang lezat. Mereka juga bisa menyampaikan aspirasi sekaligus memperoleh gambaran solusi.
Buka puasa bersama itu berlangsung di rumah dinas Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih pada Ahad (16 Maret 2025). Hadir puluhan undangan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP di Waru. Ada sesi serap aspirasi dan diskusi. Ada pula sesi doa bersama. Setelah itu, mereka menikmati beragam menu buka puasa. Istimewa.
Kepada Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, kepala sekolah menyampaikan aspirasi tentang sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB). Selain itu, pemecahan problem tentang anak tidak sekolah (ATS) yang angkanya cukup tinggi di Kabupaten Sidoarjo. Juga tentang pengaturan out door learning (ODL).
”Dari masukan dan aspirasi itu, sebagai ketua DPRD Sidoarjo, kami menyampaikan berbagai pandangan,” jelas Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih.
Pandangan global DPRD Sidoarjo, lanjut Abdillah Nasih, adalah pokok-pokok pikiran DPRD Sidoarjo harus satu visi dengan Bupati Sidoarjo dan Wakil Bupati Sidoarjo. DPRD punya tanggung jawab menuntaskan berbagai pekerjaan rumah (PR) pemerintah daerah.
Persoalan anak tidak sekolah (ATS), misalnya. Di Kabupaten Sidoarjo masih ada sekitar 5 ribu anak tidak sekolah. Sebabnya macam-macam. Dari anak tidak ingin sekolah, masuk pondok pesantren, atau akibat ketidakmampuan orang tua.
Abdillah Nasih menekankan ke sekolah agar tidak ”royokan” (berlomba-lomba) menambah pagu siswa baru saat PPDB. Yang saat ini terjadi, SMP negeri terus menambah pagu. Di sisi lain, SMP swasta membuka PPDB jauh sebelum waktunya. Dua hal itu seakan-akan memberikan kesempatan semua anak bisa masuk ke sekolah negeri maupun swasta.
”Faktanya adalah ternyata masih banyak anak tidak sekolah. Mereka bisa tidak masuk,” ungkap Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih.
DPRD Sidoarjo menekankan pentingnya menambah pagu (kuota) untuk jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini disiapkan untuk calon peserta didik dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas. Jalur afirmasi merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pendidikan.
Pagu jalur afirmasi ini perlu ditambah agar persoalan ATS teratasi. PPDB jangan lagi hanya memperbesar pagu jalur prestasi atau jalur zonasi. Sekolah diminta membantu orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Jalur afirmasi ini harus dijadikan nomor 1.
”Jangan sampai anak miskin tidak mampu sekolah. Anak tidak mampu tidak dapat kesempatan sekolah,” tegas Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih. (*)
