KETIK, BATU – Realisasi serapan anggaran belanja daerah lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Batu tahun 2023 berada di bawah 80 persen.
Kelima OPD itu yakni Dinas Tenaga Kerja, Sekretariat DPRD, Dinas Sosial, Dinas Koperasi UMKM dan Pedagangan serta Dinas Perhubungan.
Sedangkan, serapan anggaran belanja di hampir seluruh OPD Pemkot Batu mencapai 85,68 persen. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 2 persen dibandingkan tahun 2022 sebelumnya.
Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai menegaskan, mulai tahun ini akan menggelar evaluasi setiap tiga bulan sekali untuk memaksimalkan kinerja OPD Pemkot Batu.
Ia juga akan mendorong agar ada perubahan dan peningkatan pola kinerja kepala OPD. Sehingga kinerja realisasi APBD meningkat.
"Masih ada OPD dengan realisasi di bawah 80 persen. Kami akan evaluasi kinerja APBD dan realisasi setiap OPD 3 bulan sekali sesuai ketentuan," katanya.
Adapun rincian serapan anggaran OPD Pemkot Batu di bawah 80 persen yaitu, Dinas Tenaga Kerja Dari pagu anggaran Rp11,8 miliar, realisasinya hanya Rp7,1 miliar atau 60,57 persen. Dinas Tenaga Kerja merupakan OPD Pemkot Batu dengan serapan anggaran paling rendah.
Kemudian Sekretariat DPRD, dari pagu anggaran Rp59,2 miliar terealisasi Rp44,3 miliar atau 74,88 persen. Lalu Dinas Sosial dari pagu anggaran Rp27,1 miliar terealisasi Rp16,9 miliar atau 78,09 persen.
Sementara itu, untuk Dinas Koperasi UMKM dan Pedagangan dari pagu anggaran Rp21,6 miliar hanya terealisasi Rp16,9 miliar atau 77,09 persen. Lalu Dinas Perhubungan dari pagu anggaran Rp27,1 miliar hanya terealisasi Rp21,6 persen atau 79,62 persen.
"Evaluasi setiap tiga bulan ini sebagai upaya mengantisipasi program kerja yang belum tercapai agar bisa terealisasi," jelas Aries.
Aries menjelaskan, untuk SKPD dengan realisasi terendah akan mengikuti sesi asistensi yang dilakukan oleh tenaga ahli wali kota. Asistensi itu untuk mengetahui sejak awal kendala dan permasalahan yang dialami OPD.
"ASN di Pemkot Batu ini hebat-hebat, tetapi manajemen kepemimpinan ASN dan OPD masih kurang. Sehingga perlu ada perbaikan dalam manajemen operasional di setiap OPD," pungkasnya.(*)
