KETIK, MALANG – Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih mengancam calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pasalnya hingga pertengahan tahun 2025, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang telah menangani 88 kasus TPPO.
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito menjelaskan terdapat 2 gelombang aduan TPPO yang disampaikan oleh Polresta Malang Kota.
"Ada 2 kejadian, yang kemarin 40 dan sekarang 48 kasus. Tapi ini sudah ditangani Polresta, kami menangani pascanya," ujarnya, Sabtu 14 Juni 2025.
Setelah operasi yang dilakukan Polresta Malang Kota, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang bertugas mealkukan assessment di safe house. Hal tersebut salah satunya untuk membantu proses pemulangan.
"Kalau di safe house itu penanganan dari kami ya sesuai SOP. Jadi mulai didata orang-orangnya, kemudian kami lakukan asesmen sesuai dengan kebutuhannya secara psikososial. Maksudnya untuk mengetahui apakah dia ada trauma atau tidak," lanjutnya.
Pada proses assessment, Dinsos menggali informasi lebih lanjut terkait latar belakang keberangkatan para korban. Dari proses itulah terungkap apakah korban pergi atas kemauan sendiri atau karena dipaksa.
Hasil tersebut diserahkan kepada Polresta Malang Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut hingga pemulangan korban ke tempat asal.
"Untuk 48 orang kemarin itu tidak perlu penanganan lanjutan makanya tidak kami lanjutkan ke provinsi atau kami panggilkan psikologi," katanya.
Para korban juga tidak mendapatkan kekerasan fisik, meskipun merasa tertipu. Terlebih dari pengakuan korban, keputusan untuk bekerja di luar negeri dilatarbelakangi oleh keinginan meningkatkan pendapatan.
Donny mengaki bahwa sebagian besar korban TPPO bukan berasal dari Kota Malang. Mereka juga didominasi oleh pekerja perempuan.
"Jadi kami ini terkait pada penanganan masyarakat rentan, baik itu perempuan ataupun anak-anak. Nah kebetulan kalau masalah TPPO kemarin hampir semua perempuan," ucap Donny. (*)
