KETIK, SURABAYA – Banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri menjadi perhatian karena dapat menyebabkan hilangnya devisa negara dan juga menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap layanan kesehatan di dalam negeri.
Pergi berobat ke luar negeri umumnya dilakukan oleh orang-orang dengan kemampuan finansial yang cukup karena biaya pengobatan di luar negeri cenderung lebih mahal.
Menyikapi hal tersebut Rektor Universitas Kristen (UK) Petra Prof. Dr. Djwantoro Hardjito menyebut sebesar Rp200 triliun potensi devisa untuk negara hilang karena banyak masyarakat yang memilih berobat ke luar negeri.
Berangkat dari hal tersebut dirinya mengajak seluruh dokter dan FK di berbagai universitas untuk bekerja sama meningkatkan kualitas layanan, agar masyarakat percaya akan kualitas tenaga kesehatan di Indonesia.
"Tadi saya tantang temen-temen ayo tingkatkan kualitas layanan kita. Bukan tidak mungkin suatu hari Surabaya bisa menjadi hub untuk pelayanan kesehatan termasuk yang internasional," jelas Djwantoro saat ditemui usai gelaran dies natalis 1 FK Petra, Sabtu 7 Juni 2025.
Sebagai salah satu langkah meningkatkan kualitas pendidikan FK UK Petra berencana untuk membangun rumah sakit umum dan pendidikan. Saat ini rumah rumah sakit masih dalam tahap perancangan oleh para arsitek, setelah itu nantinya akan dilanjutkan dengan pengurusan perijinan, dan setelah itu baru proses pembangunan.
"Jadi mohon doanya ya kami berencana membangun rumah sakit umum pendidikan yang meliputi juga kesehatan gigi dan mulut," tambahnya.
Djwantoro menyebut perlu dukungan dari banyak pihak sebagai upaya meningkatkan kualitas tenaga kesehatan di Indonesia. Tidak hanya terbatas pada tenaga medis, tetapi juga fasilitas yang memadai dan tidak lupa dukungan dari pemerintah.
Selain itu dokter juga harus dapat bersikap profesional dan mampu bersikap ramah dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Penerapan teknologi terbaru juga diperlukan sebagai bagian dari inovasi di bidang kesehatan agar pengobatan dapat berjalan baik.
"Pemerintah dapat mendukung secara administratif seperti perijinan, kemudahan visa agar masyarakat mendapatkan kemudahan mengakses layanan kesehatan," pungkasnya. (*)
