KETIK, SURABAYA – Kanwil Kementerian Hukum Jatim gandeng Ombudsman RI guna untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan publik. Hal ini ditandai dengan kedatangan Kakanwil Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto audiensi dengan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Agus Muttaqin, Selasa, 14 Januari 2025.
"Kami ingin terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga kami berharap adanya sinergitas antara Kemenkumham dan Ombudsman dalam menangani pengaduan masyarakat," ujar Haris.
Pria asal Tulungagung itu juga menekankan pentingnya pembentukan paralegal dan desa sadar hukum (DSH) untuk pembangunan hukum di desa. Sehingga diharapkan bisa tercipta pembangunan hukum dari desa.
"Pembangunan masyarakat yang sadar hukum sangat penting untuk memastikan akses masyarakat terhadap hukum berjalan dengan baik," jelasnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Ombudsman Jatim, Agus Muttaqin, menyambut positif dan menyarankan agar program DSH dikombinasikan dengan program Desa Anti Maladministrasi yang digagas oleh Ombudsman.
"Akan sangat baik jika proses pembangunan ini bisa berjalan beriringan, sehingga diperlukan sinergitas ke depannya," harapnya.
Agus juga menekankan pentingnya sinergitas untuk memperbaiki proses penanganan pengaduan dan mendukung pembangunan zona integritas (ZI). Terutama untuk mengawal pembangunan ZI di Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya.
Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara Kemenkum dan Ombudsman untuk meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Perwakilan Ombudsman Jatim ini dihadiri oleh sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Kemenkumham Jatim, termasuk Plt. Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan, Plt. Kakanwil Ditjen Imigrasi, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum. (*)
