KETIK, SURABAYA – Menteri Kehakiman Turki telah mengumumkan bahwa negaranya akan mengupayakan ekstradisi terhadap 33 orang yang diduga sebagai pejuang Kurdi dan tersangka plot kudeta dari Swedia dan Finlandia. Hal itu menyusul kesepakatan yang menjamin dukungan Turki untuk tawaran keanggotaan NATO bagi Swedia dan Finlandia.
Pada Selasa (28/6/2022), jelang dimulainya KTT NATO di Madrid, Spanyol, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan muncul bersama para pemimpin Swedia dan Finlandia setelah mendapatkan kesepakatan 10 poin di mana kedua negara bersumpah untuk bergabung dengan perjuangan Turki melawan kelompok-kelompok bersenjata yang dilarang, seperti Partai Pekerja Kurdistan (PKK), dan untuk segera mengekstradisi tersangka ke Turki.
"Berkas enam anggota PKK, enam anggota FETO menunggu di Finlandia, sementara 10 anggota FETO dan 11 anggota PKK menunggu di Swedia. Kami akan menulis tentang ekstradisi mereka lagi setelah perjanjian dan mengingatkan mereka," kata Menteri Kehakiman Bekir Bozdag kepada kantor berita milik negara Turki, Anadolu, dikutip Kamis (30/6/2022).
Erdogan sebelumnya menuduh Finlandia dan khususnya Swedia menyediakan tempat yang aman bagi para pejuang Kurdi.
Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Finlandia dan Swedia mengkonfirmasi bahwa PKK adalah organisasi teroris terlarang dan bahwa Swedia dan Finlandia bersumpah untuk tidak memberikan dukungan kepada Unit Perlindungan Rakyat (YPG), sebuah cabang PKK di Suriah yang memainkan peran penting dalam aliansi pimpinan Amerika Serikat melawan ISIS.
Finlandia dan Swedia juga berjanji untuk mengatasi permintaan deportasi atau ekstradisi Turki yang tertunda dari tersangka teror dengan cepat dan menyeluruh.
Perjanjian tersebut juga menyatakan bahwa "Finlandia dan Swedia berkomitmen untuk mencegah kegiatan PKK dan semua organisasi teroris lainnya dan perluasannya, serta kegiatan oleh individu terkait dengan organisasi teroris ini.
Uni Eropa dan Washington pun sama-sama mengakui PKK sebagai organisasi teroris.
Adapun, Erdogan menyatakan bahwa kesepakatan dengan Swedia dan FInlandia tersebut sebagai sebuah kemenangan.
"Turki mendapatkan keinginannya," kata pernyataan dari kantor kepresidenan, dilansir Al Jazeera.
Presiden Finlandia Sauli Niinisto pada hari Rabu mengatakan kepada wartawan di Madrid bahwa negaranya belum diberikan klaim apa pun untuk saat ini.
Sehari sebelumnya, pemimpin Finlandia itu mengatakan kesepakatan yang ditandatangani tidak mencantumkan individu untuk diekstradisi dan bahwa Helsinki akan terus menghormati aturan Eropa ketika membuat keputusan ekstradisi.
"Kami sebenarnya tidak memiliki permintaan ekstradisi yang belum diselesaikan saat ini. Kami telah memproses 14 dari 16 (permintaan oleh Turki) dan dua keputusan telah diblokir oleh fakta bahwa target belum ditemukan," kata Niinisto.
Sementara itu, Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson mengatakan Stockholm akan terus mengikuti hukum lokal dan internasional dalam ekstradisi, menambahkan bahwa negaranya tidak akan mengekstradisi warga Swedia.
"Kami tidak pernah mengekstradisi siapa pun yang merupakan warga negara Swedia, dan saya tahu beberapa dari mereka yang menyatakan keprihatinan adalah warga negara Swedia, jadi mereka tidak perlu khawatir," katanya.
"Kami tentu saja, seperti sebelumnya, akan mengikuti hukum Swedia dan internasional ... ini berarti bahwa jika seseorang tidak melakukan aktivitas terorisme, ia tidak perlu khawatir," imbuhnya. (sin*)
