Di penghujung tahun 2024 ini, ada dua agenda nasional yang patut disyukuri. Pertama, pergantian kepemimpinan nasional berjalan mulus, bahkan menghasilkan sentimen positif bagi kohesi sosial. Kedua, dinamika politik di DPR terkait perubahan rezim kepemimpinan nasional juga sangat kondusif. Kedua agenda besar tersebut sangat penting karena dari sinilah rumusan dan pelaksanaan pembangunan berawal.
Situasi yang kondusif dan harmonis menjadi syarat pembangunan. Karena itu, banyak tokoh yang mengingatkan bahwa kepemimpinan yang tidak sempurna itu masih lebih bagus dari pada kekacauan akibat kekosongan kepemimpinan. Kekacauan dalam bentuk konflik sosial maupun politik pasti menjadi penghambat pembangunan. Bahkan Rasulullah SAW menyebutnya sebagai 'pencukur agama'.
Beliau bersabda, "Bukankah aku telah memberitahukan kalian amalan yang lebih tinggi/utama dari derajat shalat, puasa, dan sedekah?" Mereka menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah!" Beliau bersabda, "Mendamaikan hubungan antar sesama, karena sesungguhnya kerusakan hubungan antar sesama adalah 'halikah' (yang menghilangkan agama). Aku tidak mengatakan bahwa itu menghilangkan/mencukur rambut, tetapi ia menghilangkan agama." (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzy).
Tahun 2024 yang merupakan tahun politik, di mana terjadi pergantian rezim kepemimpinan, pembangunan terus dijalankan oleh seluruh komponen bangsa, terutama melalui pilar-pilar negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai salah satu pilar memainkan peranan sentral dalam menjalankan fungsinya di bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang dimiliki, DPR RI mendapatkan mandat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan penyusunan RUU, pengalokasian anggaran, dan pengawasan serta evaluasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Capaian Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Kinerja pembangunan kesejahteraan Indonesia menunjukkan peningkatan di beberapa dimensi dan tingkatan. Meski demikian, ada banyak catatan yang memerlukan terobosan agar menghasilkan capaian yang optimal.
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 meningkat menjadi 75,08 dan menempatkan Indonesia dari urutan 114 ke 112. Seperti kita tahu, IPM menyoroti tiga dimensi pembangunan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.
Namun demikian, urutan ini masih di tataran tengah-bawah. Apalagi jika dibandingkan dengan capaian negara tetangga, seperti Singapura atau Malaysia yang memiliki IPM sangat tinggi. Tak bisa dipungkiri bahwa pendidikan adalah eskalator sosial bagi kesejahteraan.
Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk menghasilkan pendidikan berkualitas tinggi, tapi memang hal itu belum terjadi sebagaimana diharapkan. Capaian pendidikan belum ada perubahan yang signifikan.
Merujuk pada skor Programme for International Student Assessment (PISA) menunjukkan kondisi pendidikan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nilai literasi turun dari 397 pada 2015 menjadi 359 di tahun 2022. Numerasi turun dari 386 menjadi 366, sedangkan sains turun dari 403 menjadi 383 pada periode yang sama.
Bagian dari pendidikan adalah mendidik masyarakat untuk ikut memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lonceng darurat kekerasan selalu menggema, namun solusinya belum banyak mengubah keadaan. Data tahun 2024 menyebutkan, ada sebanyak 12.637 kasus dengan jumlah korban 13.487 perempuan.
Sebanyak 80 persen kekerasan dialami perempuan dengan kelompok usia paling banyak 13-17 tahun dan 62 persen adalah anak-anak. Sementara itu, 86,6 persen pelakunya adalah laki-laki dengan usia paling banyak antara 25-44 tahun (45 persen).
Di sisi kesehatan masyarakat, Indonesia telah mencatat kemajuan dalam pengendalian penyakit menular seperti malaria, DBD, tuberkulosis, dan HIV-AIDS, meskipun upaya pengendalian masih perlu diperkuat. Respons terhadap penyakit menular baru, seperti flu burung H5N1 dan pandemi COVID-19 juga menunjukkan peningkatan kapasitas sistem kesehatan nasional.
Namun, beban Penyakit Tidak Menular, seperti stroke, penyakit jantung koroner, dan kanker, terus meningkat dan menjadi penyebab utama kematian di Indonesia, melampaui penyakit infeksi seperti tuberkulosis dan infeksi saluran pernapasan. Sebelumnya, penyakit tidak menular lebih banyak ditemukan pada orang tua.
Saat ini, prevalensi Penyakit Tidak Menular semakin meningkat pada kelompok usia 10-14 tahun dan penyakit terbanyak adalah penyakit jantung, kelainan darah, malnutrisi, dan diabetes.
Di sisi capaian pengentasan kemiskinan, persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen yang setara dengan 25,22 juta orang, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022. Pengentasan kemiskinan ini bisa dibilang lambat. Dalam sepuluh tahun terakhir, penurunan tingkat kemiskinan hanya sekitar 2 poin persen atau 0,2 poin persen per tahun.
Pada kemiskinan ekstrem, capaian selama satu dekade ini cukup bagus. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia telah menurun secara signifikan, dari 6,18 persen pada 2014 menjadi hanya 0,83 persen pada Maret 2024. Angka ini meleset dari target pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen di tahun 2024.
Masalah ketimpangan kaya-miskin juga menjadi persoalan serius di Indonesia. Kalau melihat Indeks Gini, Indonesia dilaporkan menempati urutan peringkat kedua di ASEAN dalam hal ketimpangan. Meski demikian, sampai pada Maret 2024, pemerintah berhasil menurunkan angka ketimpangan menjadi 0,379 dari 0,388 tahun lalu.
Meneropong Tantangan ke Depan
Ke depan, pembangunan kesejahteraan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Disrupsi digital diperkirakan menyapu 85 juta lapangan pekerjaan lama. Pada saat yang sama, disrupsi melahirkan lapangan pekerjaan baru dalam jumlah yang lebih banyak. Karena itu, upaya pemerintah melakukan reskilling (pembekalan) dan upskilling (peningkatan) tak bisa ditawar lagi.
Jika tidak, maka korban pengangguran dan kemiskinan akan bergelimpangan. Munculnya penyakit mental dan moral masyarakat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi global juga menjadi tantangan, seperti judi online.
Menurut data dari kepolisian, ada sebanyak 8,8 juta pemain judi online di mana 80 persen adalah masyarakat bawah dan anak-anak muda. Tidak ada kesejahteraan yang solusinya bersumber dari judi.
Program Makan Siang Gratis yang menjadi primadona untuk rakyat harus dapat dipastikan berjalan lancar, sesuai sasaran, dan progresnya bagi peningkatan gizi masyarakat terukur secara objektif sehingga dapat dievaluasi. Jangan sampai program yang bagus ini gagal menghasilkan kebaikan karena manajemen yang buruk.
Adapun tantangan yang mendesak sekaligus penting adalah perbaikan pendidikan, terutama di tiga hal: a) distribusi keadilan akses, b) infrastruktur yang memadai, dan c) peningkatan mutu supaya pendidikan memiliki hubungan yang kausatif terhadap kesejahteraan.
Berapa jumlah warga Indonesia yang sudah bertahun-tahun duduk di sekolah, dengan segala aturan dan pengorbanan, tapi ujung-ujungnya tidak mampu memperbaiki kesejahteraan?
Kesejahteraan Langkah Awal Pembangunan Manusia
Jauh sebelum dilantik, Presiden Prabowo di berbagai forum menyatakan bahwa agenda super prioritas pemerintahannya adalah kesejahteraan rakyat. Mulai dari urusan pangan, kesehatan, pekerjaan, dan pemerataan akses pendidikan. Ini langkah yang tepat sebelum berbicara agenda pembangunan lain seperti hilirisasi, investasi, IKN, dan seterusnya.
Ada kaidah dari teori dasar hukum Islam yang mengajarkan bahwa dar'ul mafasid muqoddam ala jalbil masholih. Jika kaidah ini dipraktikkan dalam pembangunan, maka upaya-upaya untuk menolak dan mengantisipasi kerusakan harus didahulukan sebelum melangkah untuk menghasilkan kemaslahatan.
Prioritas pembangunan Presiden Prabowo juga ternyata mendapatkan penguatan dari pengalaman sejumlah negara. Negara-negara ASEAN dengan IPM sangat tinggi seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura menunjukkan bahwa kombinasi strategi pembangunan yang tepat, investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan.
Dampak-dampak ini tidak hanya meningkatkan derajat perkembangan manusia individu tapi juga mempromosikan stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih baik.
Mereka fokus pada perbaikan gizi, nutrisi, kesehatan, dan kesejahteraan ibu-ibu hamil agar dapat melahirkan bayi yang sehat dan cerdas. Setelah bayi-bayi mereka memasuki usia sekolah, pemerintah bekerja keras untuk menyiapkan sekolah yang dapat menumbuh-kembangkan berbagai potensi anak-anak itu. Semaksimal mungkin pemerintah bekerja agar setiap warga negara mendapatkan akses pada pendidikan yang bermutu. Setelah mereka lulus, pemerintah bekerja keras untuk menyiapkan peluang kemajuan dan lapangan pekerjaan agar mereka mendapatkan kesempatan untuk beraktualisasi diri dan membangun kesejahteraan.
Tanpa tata kelola yang kuat, maka sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah negara tidak bisa menjadi modal pembangunan. Bahkan, naudzubillah, dapat menjadi beban dan ancaman pembangunan.
Urgensitas Penguatan Orkestrasi
Untuk menciptakan akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan kesejahteraan, dibutuhkan orkestrasi dan penataan yang dinamis. Hal ini supaya power eksekusi dan pelipat-gandaan nilai yang dihasilkan dari program-program lembaga dan kementerian yang bersentuhan kesejahteraan rakyat semakin besar.
Setiap tahun, negara menganggarkan tidak kurang dari 20 persen dari APBN untuk pendidikan, 5 persen dari APBN untuk kesehatan, dan 10 persen dari APBN untuk Program Perlindungan Sosial, namun peningkatan kesejahteraan rakyat berjalan lambat.
Maka dari itu, diperlukan orkestrasi dan penataan untuk menghalau dampak ego sektoral dan tabrakan kepentingan yang kerap menghambat derap pembangunan di lapangan.
Harapan besar tertuju pada kebersamaan seluruh komponen bangsa, pemerintah, DPR RI, dan seluruh rakyat Indonesia-untuk bersatu dalam semangat gotong royong demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Melalui fungsi dan perannya masing-masing, pemerintah diharapkan terus melaksanakan kebijakan yang berpihak pada rakyat, DPR RI menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan target yang jelas, serta masyarakat aktif mendukung dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan.
Kolaborasi yang erat menjadi kunci untuk menghadapi tantangan bangsa, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja. Dengan semangat persatuan, cita-cita bangsa untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan merata di seluruh Indonesia dapat terwujud.(*) Oleh: Wakil Ketua DPR RI, Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P.,
