KETIK, KAIMANA – Kabupaten Kaimana kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Provinsi Papua Barat di Manokwari.
Ini merupakan kali ke-11 secara berturut-turut. Sebuah bukti nyata komitmen dan sinergi antara Pemerintah Daerah Kaimana dan seluruh masyarakatnya dalam mengelola keuangan daerah dengan transparan dan akuntabel.
Penghargaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Pemda Kaimana, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Predikat WTP yang diraih selama 11 tahun berturut-turut menunjukkan bahwa Pemda Kaimana telah mampu menjaga konsistensi dan dedikasi dalam menjalankan tugasnya.
Bupati Freddy Thie foto bersama saat menerima penghargaan WTP di Manokwari. (Foto: Humas Pemkab Kaimana for Ketik.co.id)
Bupati Kaimana, Freddy Thie, dalam pernyataannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kaimana dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras untuk mencapai prestasi ini.
"Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kaimana yang selalu mendukung program-program pemerintah. Terima kasih juga kepada seluruh OPD yang telah bekerja dengan penuh dedikasi untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah kita tetap transparan dan akuntabel," ujar Bupati Freddy Thie.
Bupati Freddy Thie juga menekankan bahwa pencapaian ini bukan hanya milik pemerintah daerah, tetapi juga milik seluruh masyarakat Kaimana yang selalu bersinergi dengan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama.
"Prestasi ini bukan karena kuat dan hebat saya. Tetapi prestasi ini berkat doa dan dukungan seluruh rakyat Kaimana tanpa terkecuali," tambahnya.
Penghargaan WTP ini menjadi motivasi bagi Bupati Freddy Thie untuk terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan di masa mendatang.
Prestasi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik. (*)
