KETIK, SIDOARJO – Penurunan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pertumbuhan ekonomi bisa menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memuji Kabupaten Sidoarjo yang berhasil mencapai empat tolok ukur tersebut.
Pujian dan apresiasi itu disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dr Akmal Malik saat melakukan kunjungan kerja ke Sidoarjo. Dia bertemu para pejabat Pemkab Sidoarjo yang dipimpin wakil Bupati, Subandi.
”Secara umum, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo mampu menunjukkan peningkatan kinerja. Kalau tidak, tidak masuk kinerja terbaik nomor 5 nasional,” puji Akmal di Pendapa Delta Wibawa Sidoarjo Kamis (13/7/2023) sore.
Akmal Malik datang ke Sidoarjo untuk melakukan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Reformasi Birokrasi, dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sidoarjo.
Menurut dia, kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bagus. Itu dibuktikan dengan meningkatnya IPM. Selain itu, angka kemiskinan serta pengangguran terbuka turun. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.
Saat ini IPM Sidoarjo mencapai 81,02, terus meningkat dari 80,29 pada 2020 dan 80,64 pada 2021. Indeks Pembangunan Manusia bisa dilihat dari harapan hidup (kesehatan), pendidikan (angka rata-rata lama sekolah), dan standar hidup layak (produk nasional bruto per kapita).
Pemkab Sidoarjo juga meraih penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPD) Kinerja Terbaik Nasional dari Kementerian Dalam Negeri RI. Penghargaan diterima langsung Bupati H Ahmad Muhdlor S.IP pada Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) Ke-27 Tahun 2023 April lalu.
Kemendagri menetapkan Kabupaten Sidoarjo menjadi daerah dengan kinerja terbaik nomor 5 nasional. Capaian tersebut merupakan kinerja selama 2022. Penilaian dilakukan terhadap berbagai aspek menajamen pemerintahan daerah.
Di antaranya, progres capaian program kerja, pembangunan, inovasi daerah, administrasi pemerintahan dan hubungan antarlembaga yang dilakukan dengan baik oleh Pemkab Sidoarjo.
Namun, lanjut Akmal Malik, terdapat beberapa urusan bidang pembangunan lain yang masih menjadi catatan. Semisal, urusan kesehatan yang mengalami penurunan di beberapa titik. Meski, diakuinya, ada kenaikan kinerja pada urusan kesehatan. Penurunan tersebut ada apa pelayanan anak usia pendidikan dasar. Masih ada 14.929 anak yang belum terpenuhi pelayanan kesehatannnya. Dia meminta kinerja untuk bidang itu ditingkatkan.
”Pelayanan kesehatan ibu dan anak ini menjadi variabel utama untuk mengatasi permasalahan stunting. Itu yang harus menjadi catatan teman-teman di dinas kesehatan,” ucapnya.
Di Kabupaten Sidoarjo, angka stunting tercatat naik dari 14 persen pada 2021 menjadi 16,1 persen pada 2022. Padahal, secara nasional dan Jawa Timur, angka stunting justru turun. Di Indonesia terjadi penurunan dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022. Di Jawa Timur, angka stunting turun dari 23,5 persen pada 2021 menjadi 19,2 persen pada 2022.
Wakil Bupati Sidoarjo H Subandi menyambut baik kedatangan Akmal Malik beserta tim. Dia berharap bimbingan dan arahan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo.
Subandi mengatakan, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun terus meningkat signifikan. Hal itu terlihat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/LPPD dengan seluruh Indikator Kinerja Kunci/IKK-nya.
"Tentu bimbingan dan arahan bapak dirjen dan tim kami harap terus diberikan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah," ungkapnya. (*)
