KETIK, JAKARTA – Badan Khusus Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (BKH PGRI) mendesak pemerintah mempercepat pengangkatan PPPK dari honorer.
Guru honorer dan tenaga kependidikan (tendik) jangan dipersulit dan sudah waktunya diangkat karena mereka itulah pendidik anak bangsa.
Pemerintah daerah dan pusat seharusnya bergerak cepat untuk mengusulkan pengangkatan ASN PPPK 2023.
"Segera usulkan guru honorer dan tendik yang datanya valid serta aktif. Usulannya sudah harus masuk pada Januari sampai Maret," kata Eko Wibowo, wakil ketua PGRI Riau ini di Jakarta kemarin
Pemerintah pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas harus membuat kebijakan arif dan bijaksana untuk pengangkatan ASN PPPK 2023. Jangan malah mempersulit honorer.
Prinsipnya, tegas Eko Wibowo, BKH PGRI Riau ingin pemerintah segera menyelesaikan pengangkatan honorer.
Menurut dia, cukup dengan pendataan administrasi. Tidak perlu tes yang menghabiskan anggaran.
"Lebih baik untuk menyelesaikan honorer jalur pendataan administrasi," ujar tokoh pendidikan Riau yang gentol menyuarakan nasib seluruh guru honorer khususnya di Riau.
Dia juga meminta pendataan non-ASN merata. Seluruh honorer harus terdata tahun 2023 agar kebijakan pemerintah bisa dirasakan semuanya.
Eko Wibowo mengatakan penghapusan honorer 28 November 2023 harus dikaji ulang. Jika honorer diberhentikan akan menjadi persoalan pemerintah lagi, karena terjadi pengangguran massal.
Ini sangat disayangkan karena kebijakan penghapusan membuat resah seluruh honorer. Sebaiknya pemerintah pusat mengangkat semua guru honorer dan tenaga kependidikan menjadi PPPK.
Sebab, akan terjadi gelombang pensiun guru PNS besar-besaran tahun 2023 dan 2024.
"Ini harus jadi perhatian pemerintah pusat dan daerah mengantisipasi kekurangan guru dan tendik di sekolah," kata Eka Wibowo dengan tegas. (*)
