KETIK, TRENGGALEK – DPRD Kabupaten Trenggalek untuk kali pertama menggelar sidang paripurna sejak pelantikan Bupati terpilih Mochamad Nur Arifin periode 2014-2029. Selain membacakan visi misi 5 tahun ke depan, efisiensi anggaran juga menjadi topik pembahasan.
"Ini merupakan paripurna pertama bersama Bupati yang baru periode 2024-2029 dalam rangka penyampaian visi misi untuk 5 tahun ke depan," kata Doding Rahmadi, Ketua DPRD setempat, Jumat 7 Maret 2025.
Dijelaskan Doding, selain pembacaan visi misi, bupati juga menyinggung terkait efisiensi anggaran atas APBD 2025. Salah satunya ada efisiensi dari asumsi APBD senilai Rp1,9 triliun.
"Jadi ada kebijakan dari pusat, sehingga APBD Kabupaten Trenggalek terefisiensi sekitar Rp54 miliar hingga Rp60 miliar," imbuhnya.
Atas pemotongan anggaran tersebut, lanjut Doding, eksekutif sekarang sedang membahas atau mengharmonisasi.
"Setelah itu dibahas dengan DPRD, mana saja yang terkena efisiensi," tukasnya.
Doding menegaskan, untuk pemotongan, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan yang tertinggi, yakni Rp25 miliar. Misalnya, alokasi untuk jalan dan irigasi.
"Nanti akan jelas komposisinya setelah eksekutif selesai mengharmonisasi anggaran dan dibahas bersama DPRD," tandasnya.
Politisi PDI-P ini juga menyinggung terkait wacana sumbangan yang berasal dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dimana pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) salah satunya juga berimbas kepada TPP.
"Ini artinya, bupati punya dua pilihan, yaitu menutup TPP tidak dipotong dari pusat dengan menutup, misal dari Penghasilan Asli Daerah (PAD) atau dari dana bagi hasil. Tujuannya agar tidak dipotong. Jadi itu win-win solution," ungkapnya.
Ia menyampaikan, untuk TPP Kabupaten Trenggalek, dibandingkan dengan kabupaten lain, misalnya Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Kediri masih kalah. Trenggalek hanya unggul sedikit di atas Kabupaten Pacitan.
"Ending-nya, TPP dipotong atau tidak nanti baru terlihat saat pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif," tutupnya. (*)
