KETIK, SIDOARJO – Stabilitas politik sangat penting menjelang Pilkada 2024. Peta-peta kerawanan menjadi perhatian Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sidoarjo dalam Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Fave Hotel Sidoarjo pada Rabu (11/9/2024). Kerja sama stakeholders sangat diperlukan.
Plt Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn membuka acara yang diadakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sidoarjo itu. Dalam rapat tersebut, hadir pemateri dari perwakilan Forkopimda Kabupaten Sidoarjo. PASI Intel Kodim 0816/Sidoarjo Lettu Udhan Kusuma Tirta, Kasi Intelijen Kejari Sidoarjo Hadi Sucipto, dan Kasat Intelkam Polresta Sidoarjo Kompol Awaludin Wijaya. Moderatornya adalah Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sidoarjo M. Ainur Rahman.
Apa saja kerawanan tersebut? Lettu Udhan Kusuma Tirta menyebutkan, ada sejumlah titik yang perlu menjadi pusat perhatian dan jaminan keamanan. Di antaranya, kantor KPU Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo, DPRD Sidoarjo, Alun-Alun Sidoarjo, Terminal Purabaya, Bandara Juanda, serta pusat-pusat ekonomi di Kota Delta.
”Objek vital lain juga menjadi perhatian,” kata Lettu Udan.
Tidak hanya objek vital. Ada kelompok-kelompok yang juga perlu mendapatkan perhatian. Perguruan silat, misalnya, yang anggotanya semakin banyak. Selain itu, buruh, mahasiswa, serta organisasi masyarakat lain terkait potensi unjuk rasa.
”Hingga bulan September ini kondisi Sidoarjo tetap aman kondusif,” katanya pada Rabu (11/9/2024 ) di Fave Hotel Sidoarjo.
Kasi Intelijen Kejari Sidoarjo Hadi Sucipto memaparkan sejumlah fakta dan data kerawanan pemilu saat Pileg dan Pilpres 2024 lalu. Ada berbagai kejadian dan peristiwa yang mewarnai pelaksanaan Pemilu 2024. Baik sebelum, selama, maupun setelah Pemilu 2024 berlangsung. Semuanya telah dievaluasi oleh Bawaslu Sidoarjo.
Di antaranya, pembaruan data pemilih, netralitas ASN dan perangkat desa, kesiapan logistik, dan sebagainya. Setidaknya ada 12 kerawanan dalam Pilkada serentak 2024 ini. Termasuk, kemungkinan money politics.
Hadi Sucipto menyatakan kejaksaan siap mendirikan posko di kantor Kejari Sidoarjo. Posko ini selalu mengikuti perkembangan Pilkada 2024. Bersama-sama pihak lain, tim kejaksaan juga akan bersinergi.
Kompol Awaludin Wijaya menjadi narasumber terakhir dalam rapat koordinasi tim pemantau perkembangan politik ini. Kerawanan di dalam pemilu yang perlu diperhatikan, antara lain, money politics, pelibatan ASN dan TNI/Polri dalam kampanye, polarisasi agama dan politik identitas, dan sebagainya. Di dunia maya, perlu pula diwaspadai munculnya ujaran kebencian di media sosial dan peretasan akun medsos.
Polresta Sidoarjo, lanjut Kompol Awaludin Wijaya, mengajak semua pihak untuk tidak hanya mewaspadai kerawanan di dalam penyelenggaran pilkada. Ada yang tidak kalah penting. Awaludin menyebut adanya potensi terorisme. Sebab, di Sidoarjo, masih ada eks narapidana terorisme yang patut menjadi perhatian.
”Ada ancaman kelompok radikal yang antidemorasi,” ungkapnya.
Suasana rapat KoordinasiTim Pemantauan Perkembangan Politik di Fave Hotel Sidoarjo pada Rabu (11/9/2024). (Foto: Dinas Kominfo Sidoarjo)
Plt Bupati Sidoarjo H Subandi mengajak semua pihak untuk menjaga stabilitas politik selama Pilkada 2024 ini. Suhu politik mulai menghangat. Proses politik diharapkan berjalan sehat sesuai regulasi.
Forkopimda, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Aparatur Sipil Negara (ASN), serta elemen masyarakat mampu menjaga stabilitas politik menjelang hari H pilkada 27 November 2024 mendatang.
”Saya minta kepada Forkopimda, terutama TNI/Polri, Kejari, untuk bekerja bersama menjaga stabilitas politik selama masa pemilu.
Kolaborasi kuat seluruh stakeholders akan menjadikan proses politik berjalan sehat dan positif,” ungkap H Subandi.
Stabilitas maupun kondusivitas daerah selama Pilkada 2024 menjadi tanggung jawab semua pihak. Pemantauan KPU dan Bawaslu sebagai garda terdepan keberhasilan pemilu di daerah diharapkan mampu mencetak pemimpin yang bersih dari kecurangan politik.
H Subandi pun berpesan kepada para ASN agar tetap profesional dalam melaksanakan tugas. Tidak terlibat dalam politik praktis yang bisa merusak integritas pemilu. ASN harus profesional dan netral. Tidak berpihak pada salah satu kandidat.
”Demokrasi ini diharapkan bisa berjalan lebih baik daripada sebelumnya. Hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Berita hoax saat ini menjadi bagian tak terpisahkan dari proses politik,” tambah H Subandi. (*)
