KETIK, SIDOARJO – Para penyandang disabilitas mendapatkan perhatian serius dari Pemkab Sidoarjo. Didampingi kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja, Bupati Sidoarjo Subandi menerima permintaan audiensi Koalisi Disabilitas Sidoarjo. Mereka akan diberi kemudahan untuk mengakses lapangan kerja.
Perhatian Pemkab Sidoarjo tersebut merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan. Di antaranya, memenuhi hak-hak penyandang disabilitas melalui Peraturan Daerah (Raperda) No. 11 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas telah disahkan.
Bupati Sidoarjo Subandi menerima audiensi Koalisi Penyandang Disabilitas Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo pada Jumat (16 Mei 2025). Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo Tirto Adi dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Ainun Amalia mendampingi bupati.
Dalam audiensi, Bupati Subandi mengatakan sangat mendukung upaya peningkatan kualitas hidup para penyandang disabilitas melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial. Pertemuan hari itu juga bertujuan memastikan bahwa Perda No. 11 Tahun 2024 menjadi payung hukum yang kuat.
Payung hukum untuk meningkatkan inklusi sosial serta menjamin akses penyandang disabilitas. Mereka berhak mendapatkan berbagai layanan publik dan kesempatan kerja yang layak.
Bupati Subandi meminta perwakilan Koalisi Disabilitas untuk mendata jumlah anggota mereka yang memiliki sertifikasi dalam bidang pelayanan kesehatan atau sebagai terapis profesional. Hal itu kan diskusikan lebih lanjut dengan OPD terkait agar mereka bisa ditempatkan bekerja di dua rumah sakit umum daerah (RSUD) Sidoarjo. Juga 30 puskesmas di Sidoarjo sebagai pelayanan masyarakat.
”Mereka besertifikasi dan profesional. Kita perlu memberikan wadah bagi mereka,” ujar Bupati Subandi.
Selain itu, dalam audiensi juga dibahas tentang pentingnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan daerah. Pemkab Sidoarjo berkomitmen menjadikan penyandang disabilitas sebagai mitra dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan benar-benar representatif dan inklusif.
Ketua Koalisi Disabilitas Sidoarjo Abdul Majid menyambut baik langkah konkret yang diambil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pertemuan itu dinilai merupakan awal yang positif dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dia berharap langkah awal kesetaraan hak dan perlindungan bagi kaum disabilitas di Sidoarjo terus berkelanjutan.
”Saya berterima kasih atas langkah-langkah yang telah diambil oleh Bupati Sidoarjo H Subandi kepada perkumpulan disabilitas Sidoarjo,” ungkap Abdul Majid. (*)
