Kasus Stunting Kota Tasikmalaya Naik, Komisi IX DPR RI Minta Evaluasi Intervensi yang Sudah Berjalan

Jurnalis: Iwa AS
Editor: Akhmad Sugriwa

30 Mei 2024 13:53 30 Mei 2024 13:53

Thumbnail Kasus Stunting Kota Tasikmalaya Naik, Komisi IX DPR RI Minta Evaluasi Intervensi yang Sudah Berjalan Watermark Ketik
Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati Effendy saat jadi narasumber Promosi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Progam Percepatan Penurunan Stunting di Kota Tasikmalaya, Selasa (28/5/24).(Foto: BKKBN Jabar)

KETIK, BANDUNG – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati Effendy meminta segenap pemangku kepentingan di Kota Tasikmalaya untuk terus bekerja keras menurunkan angka prevalensi stunting. 

Soalnya prevalensi stunting di Kota Tasikmalaya tak kunjung turun. Malah sebaliknya, jumlah kasus stunting cenderung naik. 

Hal itu diutarakan Nurhayati saat jadi narasumber Promosi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Progam Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan Parakan Nyasag, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Selasa (28/5/2024).

“Berapa sih angka atau prevalensi stunting Indonesia secara keseluruhan? Angkanya hanya turun 0,1%, yaitu 21,5% (SSGI 2023). Ini jauh dari target pemerintah yaitu 17% pada 2023,“ ungkap Nur.

Nurhayati mengaku prihatin, ternyata prevalensi stunting di Kota Tasikmalaya malah naik 4,7 persen, yaitu dari 22,4 persen pada 2022 menjadi 27,1 persen pada 2023.

Nurhayati menilai perlu penyikapan serius terhadap hasil survei. Para pihak harus melakukan telaah dan evaluasi, apakah intervensi yang dilakukan sudah tepat atau belum. Termasuk di dalamnya upaya optimalisasi 1.000 hari pertama kehidupan (1.000 HPK) bagi anak.

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Ini ditandai dengan panjang atau tinggi badannya di bawah standar. Kondisi ini sejatinya bisa dicegah selama periode 1000 HPK, yaitu dimulai sejak terbentuknya janin pada saat kehamilan (280 hari) sampai dengan anak berusia dua tahun (720 hari).

Lebih jauh Nurhayati menjelaskan, ada beberapa kemungkinan yang dianggap sebagai pemicu kasus stunting baru. Pertama, banyak bayi yang baru lahir dengan berat badan rendah. Ada juga ibunya yang memiliki penyakit penyertanya. Misalnya penyakit pada kehamilan apakah dia menderita diabetes ataupun menderita penyakit lainnya, sehingga berpotensi menyebabkan berat badan bayi lahir rendah.

Penyebab lain di antaranya, sebagian besar dari remaja putri atau calon pengantin. Saat dilakukan pemeriksaan HB-nya, kebanyakan dari mereka menderita defisiensi.

Berdasar data Dinkes Tasik, jumlah stunting di Kelurahan Parakan Nyasag  per 28 Mei 2024 ada 119 anak stunting dari data entry 716 balita, sehingga prevalensinya 16,62 persen. 

"Nah, ini ada perbedaan data yang saya dapat dari BKKBN per 13 Mei 2024, ada 163 anak stunting dari 1.208 anak yang ditimbang dan diukur, dari total keseluruhan 1277 anak, dengan prevalensi 13,49 persen,” ungkap Nur.

Kemudian data dari Lurah Parakannyasag ada 111 anak, dengan 14,8 persen prevalensi stunting.

Menurutnya, yang perlu dikedepankan menyamakan persepsi akan data. Karena data akan terus update.

"Namun yang terpenting yang perlu kita perhatikan adalah sinergisitas antarlembaga dalam penurunan angka stunting. Bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat,” pungkas Nurhayati.(*)

Tags:

Stunting DPR RI Komisi IX DPR RI BKKBN BKKBN Jabar