KETIK, CILACAP –
Anggota DPR RI Komisi XI Dapil Banyumas–Cilacap, Kaisar Kiasa Said Putra dari Fraksi PDI Perjuangan, menggelar acara serap aspirasi bertema "Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan, Ekonomi yang Berpihak pada Rakyat" di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Selasa 29 April 2025.
Acara yang dihadiri ratusan warga ini menunjukkan kepeduliannya terhadap ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan menekan partisipasi aktif rakyat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta pengelolaan sumber daya alam secara kolektif. Esensi dari ekonomi kerakyatan adalah keberpihakan pada rakyat.
Kaisar Kiasa Kasih Said Putra diwakili oleh Staf Tenaga Ahli Tim Mas Kaisar, Faith Liberta, menyampaikan bahwa aspirasi yang diserap berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi dan bersentuhan dengan masyarakat setiap harinya.
"Persoalan yang bersentuhan setiap hari dengan petani terkait dengan kebutuhan alat pertanian. Saat sesi tanya jawab ada yang mengusulkan pengerukan terutama para petani empang," ungkap Faith.
Anggota DPR RI Kaisar menggelar acara serap aspirasi bertema "Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan, Ekonomi yang Berpihak pada Rakyat" di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Selasa, 29 April 2025. (Foto: Nani Eko/ketik.co.id)
"Selain usulan alat pertanian ada juga yang mengusulkan pengadaan ambulans. Terkait ambulans kita sudah menyediakan layanan ambulans gratis untuk masyarakat tanpa dipungut biaya, pada saat membutuhkan warga masyarakat bisa menggunakan ambulans sewaktu-waktu," imbuhnya.
Faith Liberta akan menindaklanjuti semua usulan masyarakat dengan melaporkan ke Mas Kaisar. Pihaknya akan mengkaji usulan tersebut hingga realisasinya.
"Semua usulan akan dikaji terlebih dahulu dengan melakukan pemantauan di lapangan secara langsung setelah itu kita usulkan ke Mas Kaisar," ujarnya.
Kaisar juga menggelar sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Tujuan kegiatan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Intinya untuk menguatkan masyarakat bahwa masyarakat harus memiliki nilai-nilai fundamental dengan menggunakan 4 pilar sebagai pegangan yakni Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," pungkas Faith. (*)
