KETIK, TRENGGALEK – Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu agendanya adalah melakukan studi tiru terkait relawan bencana.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek, Sukarodin mengatakan, Komisi IV ingin tahu secara detail peran relawan dan statusnya saat ada bencana. Tak terkecuali kolerasinya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"Di Kabupaten Sleman itu ada 72 kelompok relawan dan jumlah personilnya keseluruhan 2889 orang," ucapnya, Jumat, 6 Juni 2025.
Sukarodin menjelaskan, BPBD Kabupaten Sleman memberikan bantuan transpotasi saat terjadi bencana kepada relawan. Selain itu, juga ada jaminan kecelakan kerja bagi para relawan jika terjadi sesuatu saat menjalankan tugasnya.
"Secara keseluruhan anggaran tersebut menyentuh angka Rp300 juta setiap tahun. Ini bagus dan bisa diadopsi oleh Kabupaten Trenggalek," ungkapnya.
Politisi senior PKB menuturkan, di Kabupaten Sleman jika ada relawan yang belum memiliki BPJS kesehatan maka pihak BPBD akan memfasilitasi untuk diteruskan ke Dinas Kesehatan.
"Untuk pembayaran preminya atau iuran peserta BPJS kesehatan ya Dinas Kesehatan, karena sebagai dinas pengampu. Tapi ada juga yang sudah mandiri," tandasnya.
Ketika disinggung implementasinya ke Kabupaten Trenggalek, ia menyebut merupakan bentuk motivasi kesadaran Pemkab jika ingin meniru keberadaan relawan di Kabupaten Sleman.
"Paling tidak ada edukasi atau pemahaman kepada masyarakat. Nanti Pemkab itu menyediakan fasilitas apa kepada relawan, "ujarnya.
Selanjutnya ia menegaskan jika di Kabupaten Trenggalek relawan itu hanya diberi uang transpotasi Rp150 ribu setiap bulan. Itu pun kalau relawan tersebut melakukan kunjungan ke lokasi bencana.
"Jadi misal dalam satu bulan ada 10 kali kunjungan ke tempat lokasi bencana yang honornya tetap Rp 150 ribu," pungkas orang nomor satu DPC PKB Trenggalek (*)
