KETIK, SURABAYA – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menerima keluhan sejumlah petani asal Kabupaten Madiun terkait krisis pertanian dan dampak perubahan iklim.
Keluhan tersebut disampaikan langsung di sela kegiatan reses di halaman Pondok Pesantren Angkreng, Desa Nglames, Madiun. Hadir sejumlah perwakilan kelompok tani, di antaranya Kelompok Tani Wetan Kali (Timur sungai) dan Kulon Kali (Barat sungai) Nglames.
“Setiap kali hujan besar, air dari kota masuk melalui sungai di desa kami. Irigasi tidak lancar, dan tanggul yang jebol sejak beberapa tahun lalu tak kunjung diperbaiki. Kami sudah melapor ke DPRD Kabupaten, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” ujar perwakilan kelompok tani, Suroso.
Pada reses yang dikemas dalam bentuk dialog tersebut, ia juga menjelaskan bahwa para petani sering mengalami kerugian akibat cuaca ekstrem dan banjir musiman yang kerap melanda area persawahan.
Air sungai yang berasal dari wilayah Kota Madiun, kata dia, sering meluap ke area pertanian dan merusak tanaman hingga mengganggu musim tanam.
Selain masalah banjir, para petani juga menyampaikan kebutuhan mendesak terkait infrastruktur penunjang produksi pertanian. Salah satunya adalah permintaan pengadaan gudang penyimpanan pupuk dan benih.
“Kami juga butuh alat pengering padi. Saat musim panen tiba, apalagi di musim hujan, harga gabah jatuh. Kalau bisa disimpan dan dikeringkan dulu, kami bisa mendapat harga lebih baik,” katanya.
“Minimal satu mesin pengering berkapasitas 5 ton per kelompok tani,” tambah Suroso.
Permintaan lain yang disampaikan adalah alat pertanian seperti bajak, serta bantuan untuk mengembangkan peternakan sapi.
Hal ini muncul karena lahan yang biasanya disewa petani kini banyak yang dialihfungsikan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Akibatnya, luas lahan garapan berkurang signifikan.
Suroso juga mengeluhkan tidak adanya subsidi listrik untuk petani. Menurutnya, untuk musim tanam ke-3 (MT 3), ia bisa menghabiskan pulsa listrik hingga Rp18 juta per musim tanam, karena masuk kategori pelanggan bisnis.
Menanggapi keluhan tersebut, LaNyalla menyatakan keprihatinannya atas berbagai persoalan yang dihadapi petani Madiun.
Ia menegaskan bahwa sebagian besar masalah yang disampaikan berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi, khususnya dalam hal pengelolaan irigasi dan DAS tingkat kabupaten dan provinsi.
“Saya akan segera berkordinasi dengan Gubernur Jawa Timur agar ada langkah nyata dalam menyelesaikan ini. Tugas kami di DPD adalah mengawal aspirasi dari daerah agar sampai ke pemerintah pusat maupun provinsi,” tutur LaNyalla.
Mantan Ketua Umum KADIN Jatim itu juga mendorong petani untuk terus menyuarakan aspirasinya dan tidak ragu berkomunikasi dengan wakil-wakil daerah.
"DPD RI adalah rumah besar bagi aspirasi daerah. Kami akan terus memperjuangkan kebutuhan dasar petani agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga," ucapnya. (*)
