KETIK, SAMPANG – Keluarga mendiang Mohammat Dahri, warga Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menyampaikan kekecewaan mendalam setelah almarhum harus membayar sendiri biaya pengobatan saat dirawat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Daerah (RSD) Ketapang. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu malam, 31 Mei 2025.
Mohammat Dahri datang ke IGD RSD Ketapang sekitar pukul 20.00 WIB dalam kondisi darurat. Namun karena layanan verifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hanya aktif hingga pukul 16.00 WIB, pengajuan Universal Health Coverage (UHC) tidak dapat diproses. Akibatnya, keluarga harus mengeluarkan biaya pengobatan sebesar Rp1.622.694 secara mandiri.
Setelah menjalani perawatan awal, Mohammat Dahri dirujuk ke RSUD dr. Mohammad Zyn dan baru mendapatkan layanan gratis keesokan harinya setelah UHC disetujui. Sayangnya, nyawa pria tersebut tidak tertolong.
Pihak rumah sakit mengizinkan batasan sistem tersebut.
“Pasien datang jam 20.00, sementara layanan BPJS tutup jam 16.00,” jelas Humas RSD Ketapang, dr. Syafril Alfian Akbar, saat dikonfirmasi.
Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) wilayah Sampang, Rofi, menyebut kejadian ini sebagai kegagalan sistem layanan kesehatan darurat yang tidak berpihak pada masyarakat miskin.
“Pemerintah Kabupaten Sampang seharusnya program UHC benar-benar dapat diakses dalam kondisi darurat. Kapan keadaan darurat itu datang sesuai jam kerja?” katanya.
Rofi juga menilai lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi penghambat pelayanan optimal bagi masyarakat kurang mampu.
Sementara itu, keluarga almarhum berharap ada itikad baik dari pihak rumah sakit untuk mengembalikan biaya pengobatan yang telah ditanggungnya.
"Kalau bisa dikembalikan biaya yang di RSD Ketapang. Soalnya Mohammat Dahri ini orang tidak mampu. Siapa tahu bisa buat tambahan biaya tahlilan," ungkap Syamsul, kerabat almarhum.
Dikonfirmasi terpisah melalui pesan WhatsApp pada Rabu, 3 Juni 2025, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Kabupaten Sampang, dr. Dwi Herlinda Lusi Harini, belum memberikan tanggapan hingga berita ini diturunkan. Upaya konfirmasi lanjutan akan terus dilakukan.(*)
