KETIK, MADIUN – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garis Pakem Mandiri menegaskan akan terus mengawal pencairan honor kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Kabupaten Madiun.
Hal tersebut terjadi lantaran adanya temuan oleh LSM Garis Pakem Mandiri terkait dugaan pencairan oleh dua orang oknum, yang mencairkan anggaran honor kader PPKBD Kabupaten Madiun di salah satu bank milik pemerintah.
Namun karena anggaran honor tersebut belum diterima oleh para kader di bawah hingga saat ini, Rohman Udin Ketua LSM Garis Pakem Mandiri mengatakan bahwa Laporan Pertanggungjawaban sudah dibuat akhir tahun 2024 tetapi hingga bulan Maret ini kader belum menerima honor tersebut.
"Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sudah dibuat akhir tahun 2024 kemarin, dan ada tapi kok kader di bawah belum menerimanya hingga saat ini. Padahal LPJ itu dibuat jika kegiatan sudah terlaksana," ujarnya pada Selasa, 11 Maret 2025.
"Kami Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garis Pakem Mandiri akan terus mengawal terkait pencairan anggaran yang semestinya diterima oleh 14 kader PPKBD Kecamatan Jiwan sesuai keterangan dari Inspektorat Kabupaten Madiun, dan kami tidak segan-segan akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum," tegasnya.
Lebih lanjut, Rohman Udin mengatakan jika dalam bulan Ramadhan ini tidak dapat terselesaikan ia akan meminta pertanggungjawaban kepada dinas terkait.
"Yang jelas kami selaku Lembaga Swadaya Masyarakat akan tetap meminta pertanggungjawaban pada dinas terkait khususnya Kepala Dinas terkait, karena itu selaku penanggung jawab dan pengguna anggaran," ungkapnya.
Terpisah, Kasie Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Jiwan yaitu AP saat dikonfirmasi mengatakan tidak tahu menahu akan hal tersebut.
"Kalau untuk anggaran honor itu langsung dari dinas, kami di kecamatan tidak mengetahui," paparnya
AP menambahkan bahwa ia hanya mengetahui bahwa per desa se-Kecamatan Jiwan memang ada kader PPKBD. "Memang setiap desa ada kader PPKBD jumlahnya per desa itu 1 orang kalau se Kecamatan Jiwan berarti total 14 orang," pungkasnya. (*)
