KETIK, CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Pajak Daerah Award Kabupaten Cilacap Tahun 2025 di Aula BPKAD Cilacap, Kamis 19 Juni 2025.
Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman mengatakan Cilacap sebagai daerah terluas di Jawa Tengah akan mengoptimalkan pendapatan sektor pajak dari pengusaha dan semua wajib pajak agar lebih optimal.
"Masukan-masukan dari KPK dan berbagai pihak untuk mengoptimalkan pendapatan di sektor-sektor bidang usaha akan ditingkatkan termasuk sistem akan diperbaiki, Tapping Box akan diperbanyak dan kontrol keterbukaan dari wajib pajak, dengan untuk pengawasan keluar akan melibatkan teman- teman di kecamatan dan kelurahan," ungkapnya.
Lebih lanjut Syamsul menyampaikan untuk tahun 2025 target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cilacap meningkat menjadi Rp1,029 triliun, naik sekitar Rp192 miliar atau 22,96 persen dari tahun 2024. Hingga 31 Mei 2025 penerimaan pajak daerah telah mencapai Rp181,8 miliar atau 39,55 persen.
RSUD Majenang mendapat Award Pajak Daerah. (Foto: Nani Eko/Ketik)
"Dengan kegiatan Pajak Daerah Award dapat menjadi motivasi dan kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat wajib pajak berkontribusi menjadikan Cilacap lebih maju," ujarnya.
Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cilacap, Arida Puji Hastuti menuturkan ada 53 kategori penghargaan dari semua sektor antara lain kategori kontribusi terbesar, pajak hotel sendiri, pajak air tanah, restoran, reklame dan lainnya.
"Dalam Pajak Daerah Award semua sektor, semua bidang pajak kita berikan penghargaan. Penghargaan yang diberikan sebagai bentuk apresiasi dari Pemkab Cilacap terhadap wajib pajak yang taat pajak dan berkontribusi besar dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Cilacap," katanya.
Lebih lanjut, Arida mengatakan pencapaian gemilang penerimaan Pajak Daerah tahun 2024 mencapai Rp362 miliar yang melampaui target yaitu sebesar 111,75 persen.
"Untuk tahun 2025 Pajak Daerah Kabupaten Cilacap mempunyai target sebesar Rp 490,4 miliar, di sini terdapat kenaikan sebesar Rp 166,4 miliar atau 51,3 persen dari target tahun 2024," ujar Arida.
Menurut Arida untuk triwulan II mencapai 43 persen, dan triwulan III biasanya mengalami kenaikan lebih tinggi selanjutnya triwulan IV biasanya perusahaan-perusahaan sudah melunasi.
"Kita sedang menggali untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makan dan minum catering yang sejauh ini belum kita ambil. Ada juga reklame, saat ini kita sedang melakukan pendataan reklame. Intinya untuk mencapai target pajak daerah kita berusaha mencari sumber yang lain, kemudian menyesuaikan PBB, sedang untuk perusahaan besar akan kita sesuaikan," tandasnya. (*)
