KETIK, PEMALANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024.
Predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan ini diterima langsung Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, dalam acara serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang digelar di Auditorium Lantai 3 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Kamis 5 Juni 2025.
Opini WTP mencerminkan bahwa laporan keuangan Pemkab Pemalang telah disusun dan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Capaian ini menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
“Tantangan kita adalah untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menjaga kinerja yang berkelanjutan dan konsisten,” tegas Bupati Anom usai menerima laporan hasil pemeriksaan dari BPK.
Bupati juga berharap seluruh proses penyusunan laporan keuangan terus dilakukan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan kepada auditor negara.
Acara penyerahan LHP tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 32 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang turut menerima pendapat WTP dari BPK, termasuk Kabupaten Pemalang. (*)
