KETIK, PEMALANG – Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, mengajukan usulan agar wilayahnya mendapatkan alokasi pembangunan rumah dalam Program Nasional 3 Juta Rumah.
Hal ini disampaikan Anom setelah mengikuti rapat koordinasi teknis perumahan pedesaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), baik secara daring maupun luring di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Program tiga juta rumah seluruh Indonesia dan InsyaAllah ini Kabupaten Pemalang bisa mendapat porsi yang lumayan cukup sedang kita ajukan nanti secara teknis kita bahas lebih lanjut bersama kabupaten lain,” ungkap Anom, Selasa, 29 April 2025.
Guna mendukung usulan itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan kabupaten lain dan melakukan identifikasi lahan yang siap dibangun.
Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang juga akan melakukan identifikasi terkait rumah yang tidak layak huni (RTLH), pembangunan rumah baru, dan lahan yang bisa digunakan untuk mendukung program Nasional itu.
Senada itu, Plt. Kepala Disperkim Kabupaten Pemalang, Joko Tri Asmoro, menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengidentifikasi untuk RTLH yang dibangun, rumah rawan bencana, dan pembangunan rumah baru di kawasan kumuh.
“Nantinya anggaran sebagian dari APBD, dari provinsi dan juga proposal ke Kementerian” ungkapnya.
Sementara, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menugaskan Kementerian PKP agar membenahi persoalan perumahan dan kawasan permukiman. Presiden Prabowo juga meminta pada saat menjalankannya harus berdasarkan data yang sama.
“Bapak Presiden menekankan sekali, kita bekerja dengan data yang sama. Data itu penting, salah data, salah penanganan. Makanya Presiden buru-buru membuat inpres satu data. Ajak BPS duduk bareng bikin forum satu data daerah agar kita punya data,” kata Fahri.
Salah satu persoalan yang ditemukan adalah banyak anggaran di pedesaan yang tidak dialokasikan untuk program perumahan.
“Maka dana desa saya cek itu hampir tidak ada alokasinya untuk rumah. Maka dari itu kita bicara di daerah soal penyatuan data, alamatnya kita bisa bikin jelas. Supaya keterlibatan negara semakin riil dan konkret,” ungkapnya.(*)
