KETIK, JEMBER – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember, Hadi Sasmito, memutuskan untuk menunda pencairan program sosial dan bantuan kemasyarakatan selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berlangsung.
Keputusan tersebut telah disampaikan Hadi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang menangani program hibah dan bantuan sosial (bansos). Seperti Dinas Sosial, Kesejahteraan Masyarakat (Kesra), Dinas Tenaga Kerja, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, dan lainnya.
“Tujuannya untuk memastikan apa yang diprogramkan nantinya pelaksanaan sesuai regulasi. Demi mewujudkan Pilkada adil dan kondusif,” kata Hadi, Selasa, 15 Oktober lalu.
Namun, penangguhan pencairan hibah dan bansos justru menuai kekecewaan masyarakat penerima manfaat. Hal tersebut diungkapkan salah satu penerima bansos, Holila, warga Rambipuji.
Holila mengaku rutin menerima bansos dari Pemkab setiap dua bulan sekali selama dua tahun terakhir. Baginya, dana tersebut sangat bermanfaat untuk menunjang hidup enam anggota keluarga.
“Buat sekolah anak, juga modal untuk berjualan. Membantu sekali, jadi kalau ditunda ya kecewa,” ungkap Holila saat ditemui di kediamannya, Jumat, 18 Oktober 2024.
Alasan pemerintah untuk menunda pencairan bansos hingga akhir tahun dianggap tidak berkaitan dengan agenda pemilihan kepala daerah.
“Kami kan rakyat kecil, kalau bisa jangan ditunda hanya karena persoalan politik. Apa hubungannya sama politik,” sesalnya.
Hal serupa juga dialami penerima manfaat lainnya, Devi Ika Yustiantini mengaku kecewa ketika mendengar kabar penundaan pencairan bansos. Baginya alasan tersebut tidak relevan dengan hak suara rakyat saat Pilkada nanti.
“Ya kalau milih bupati itu kan dari hati nurani masyarakat. Saya rasa gak ada hubungannya. Bukan karena dapat bansos harus memilih calon yang ini,” tukas Devi.(*)
