KETIK, MALANG – UMKM naik keals dari skala mikro ke kecil telah menjadi program prioritas dari pemerintah pusat. Saat ini terdapt 227 pelaku UMKM di Kota Malang yang telah siap untuk naik kelas.
Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu menjelaskan para pelaku UMKM tersebut telah memenuhi keperluan administrasi, salah satunya legalitas usaha.
"Setelah rapat dengan Pak Pj Wali Kota Malang, Diskopindag mendata UMKM yang layak naik kelas. Dari validasi data, ada 227 pelaku usaha mikro yang secara administrasi siap naik kelas," ujar Dwi, Rabu 25 September 2024.
Namun untuk penataan jangka pendek, baru ada 100 UMKM yang akan diintervensi untuk naik kelas. Intervensi tersebut diakukan mulai September hingga Desember 2024.
"Mulai September-Desember sudah ada 100 UMKM yang harus kita intervensi program untuk naik kelas. Itu jangka pendek. Kalau jangka panjang itu sisanya di 2025," lanjutnya.
Bappeda Kota Malang telah memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM terkait persiapan naik kelas, hingga manfaat dan konsekuensi yang didapat. Hal tersebut agar pelaku usaha mikro memiliki gambaran besar saat telah naik kelas menjadi usaha kecil.
"Misalnya kan harus omzetnya sekian, modalnya bertambah. Ke depan mungkin membuat laporan pajak karena omzetnya sudah Rp 1 miliar, misalnya seperti itu," katanya.
Tak hanya menjadi program nasional, UMKM naik kelas juga menjadi 11 pogram prioritas dari Pj Wali Kota Malang yang baru, Iwan Kurniawan.
"Program prioritas akan diselesaikan dalam dua tahap, jangka pendek dan jangka panjang. Jadi salah satunya mendorong UMKM untuk terus bertumbuh dan naik kelas. Itu selaras juga dengan kebijakannya Pak Jokowi," tutupnya.(*)
