KETIK, PALEMBANG – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dapat menempati posisi teratas sebagai provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia, bahkan melampaui Pulau Jawa.
Menurut Mentan, selain Provinsi Sumsel memiliki potensi luas panen yang cukup besar pada tahun 2025, hal ini juga ditopang hasil kerja keras para petani dan insan pertanian. Selain itu, daerah ini juga dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur yang berkomitmen penuh dalam meningkatkan produktivitas padi.
“Kami ingin Provinsi Sumsel menjadi nomor satu terbaik nasional daerah penghasil beras terbesar. Ini Gubernur Sumsel adalah petarung, dan pasti akan menyelesaikan masalah. Pak Gubernur aku percaya bisa, Sumsel jadi peringkat satu menjadi lumbung pangan Indonesia,” ucap Amran pada rapat koordinasi luas tambah tanam dan penyerapan gabah sekaligus Sosialisasi Inpres Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian, yang digelar di Gedung Serbaguna PT Pusri Palembang, pada Selasa, 4 Maret 2025.
Andi menegaskan, daerah pertanian yang diprioritaskan oleh Kementerian Pertanian meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Papua Selatan.
“Ini menjadi terbesar kita rancang pertaniannya, untuk menjadi lumbung pangan nasional, dan Insya Allah pasti meningkat minimal nomor 3 nanti k edepan,” ucap doktor pertanian lulusan Unhas ini.
Andi mengungkapkan, pemerintah berupaya meningkatkan produksi beras nasional melalui Program Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH) dan Cetak Sawah Rakyat (CSR). Untuk di Provinsi Sumsel pada tahun 2025 ini penambah luas tanamnya mencapai 150.000 hektar. Untuk lokasi luas tanahnya, terdapat di daerah Kabupaten OKI dan Kabupaten Musi Banyuasin.
“Kita butuh 1 juta untuk tambahan, tahun ini 150.000 tetapi nanti pengembangan 1 juta hektar, mudah-mudahan bisa selesai selama 5 tahun,” tambahnya.
Andi mendukung penuh Sumsel dalam mempercepat tercapainya swasembada pangan, terkhusus pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram (kg). Hal ini juga diharapkan menambah semangat petani di Provinsi Sumsel.
“Kami mengajak semua pihak untuk dapat berkolaborasi bersama-sama, penyuluh pertanian lapangan juga harus bergerak bersama-sama. Penyuluh kita akan support mereka kita ingin agar berkompetisi. Nanti ke depan kalau berhasil swasembada bahkan ekspor. Dari 37.000 penyuluh, akan kami siapkan 5 ribu sampai 10 ribu motor untuk PPL yang terbaik,” tandasnya.
Sementara Gubernur Provinsi Sumsel Herman Deru menyampaikan apresiasi atas perhatian Kementan terhadap wilayahnya. Menurutnya, program dari Kementan turut membangun sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Terima kasih kami kepada Bapak Menteri dan jajaran yang sudah begitu perhatian kepada Sumatera Selatan, terutama diberikan program Serasi (Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani). Sebelumnya provinsi Sumsel pada peringkat 8 produksi berasnya, dengan adanya program serasi menjadi peringkat 5, yang insya Allah akan jadi peringkat 3 minimal,” ungkapnya
Herman Deru mengakui merasakan sentuhan seluruh jajaran Kementerian Pertanian terhadap pertanian khususnya di Provinsi Sumsel. Ia mengungkapkan di masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Herman Deru - Cik Ujang akan bertekad dengan apa yang diinstruksikan sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian.
“Provinsi Sumsel mengangkat penyuluh dengan biaya APBD Provinsi sejak saya menjabat 2019 kemarin berjumlah 2 ribu penyuluh,” katanya
Herman Deru menyebut Provinsi Sumsel menjadi sasaran daerah lain untuk studi banding mengenai Tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian (PPEP).
“Tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian kita semua penyuluhnya modern berbasis IT, jadi bukan yang gaptek, jadi penyuluh yang mengerti tentang marketing, mengerti tentang perbankan, juga menjadi pembimbing untuk menjadi masyarakat petaninya mengerti perbankan,” tambahnya.
Hadir pula dalam kesempatan ini Wakil Menteri Pertanian Sudaryono; Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Idha Widi Arsanti; serta perwakilan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumsel. (*)
