KETIK, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen menerapkan sistem kerja berbasis smart governance. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran.
Selain itu, smart governance juga bermanfaat untuk optimalisasi sistem kerja ASN yang ada di lingkup Pemkot Surabaya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat, menyatakan pihaknya banyak belajar dari pandemi Covid-19, yang memaksa Pemkot Surabaya menyusun anggaran yang efektif dan efisien.
"Kenapa motto kita Surabaya Hebat? Karena salah satunya adalah efektif dan efisien. Kita benar-benar menyusun anggaran yang berdampak kepada masyarakat," kata Irvan, Senin 3 Maret 2025.
Lebih lanjut, Irvan menekankan bahwa efisiensi tidak selalu berarti pemangkasan anggaran, tetapi lebih kepada optimalisasi pola kerja yang tepat sasaran.
Efisiensi anggaran di Surabaya tidak akan mengubah atau mengurangi alokasi untuk belanja wajib di tahun 2025. Termasuk di antaranya untuk pelayanan dasar, penurunan kemiskinan hingga beasiswa pendidikan.
"Dengan efisiensi anggaran kita memastikan uang negara digunakan secara tepat guna dan menghasilkan efektivitas pembangunan daerah," tambahnya.
"Belanja wajib ini merupakan mandatory. Termasuk program penurunan kemiskinan, stunting, beasiswa dan sebagainya itu tidak akan kita pangkas," imbuhnya.
Anggaran yang dialokasikan untuk belanja prioritas, akan ditentukan berdasarkan kebutuhan kota. Misalnya jika prioritasnya untuk penanganan banjir, maka anggaran terbesar dialokasikan untuk bidang tersebut.
"Begitu juga jika fokusnya pada perbaikan kampung, penerangan jalan umum (PJU) atau infrastruktur lainnya," pungkasnya. (*)
